artikel lengkap |
Rektorat Universitas Negeri Bangka Belitung, Jl. Merdeka No. 4 Pangkalpinang Kep. Bangka Belitung Indonesia
Telp. +62 717 422145 Fax +62 717 421303 Email : info@ubb.ac.id
 



Berikut kami sampaikan Pengumuman Penerimaan CPNS Baru di lingkungan UBB tahun 2014 :

Berikut kami sampaikan contoh form isian KP4 untuk CPNS UBB : Download Contoh Form Isian KP4 CPNS UBB

 
  Menu utama website Universitas Bangka Belitung
 
 
 
Artikel & Opini Universitas Bangka Belitung

MEMILIH KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LAUT


Sebagai daerah penghasil tambang timah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memiliki potensi besar menderita kerusakan lingkungan. Data menunjukkan, tidak hanya kerusakan di daratan, kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas pertambangan juga terjadi di laut. Namun tidak dapat dipungkiri, kendati menuai pro dan kontra, perekonomian masyarakat Babel masih ditopang dari hasil tambang timah.

Berbagai kebijakan pemerintah telah diterbitkan sebagai upaya untuk meminimalisir kerusakan lingkungan. Namun, hal ini belum menunjukkan hasil menggembirakan. Pelanggaran demi pelanggaran masih sering terjadi, sehingga menyebabkan kebijakan tersebut tidak efektif untuk mengendalikan laju kerusakan seiring maraknya aktivitas pertambangan. Alasannya sederhana, sulitnya pemantauan serta terbatasnya personel dan pendanaan menjadi kendala untuk penegakan aturan yang ada.

Menilik dari permasalahan yang ada, maka local institutional atau kelembagaan lokal selayaknya dapat dipertimbangkan untuk memecah kebuntuan persoalan lingkungan di Babel. Mengapa ? Karena kelembagaan lokal lebih memiliki ruh untuk mengendalikan keinginan manusia untuk mengeksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan dengan lebih elegan, yakni pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak semata memuaskan nafsu menumpuk pundi rupiah, namun lebih kepada pemanfaatan alam yang arif dan peduli kelestarian lingkungan.

Banyak contoh local wisdom yang lahir dari kelembagaan lokal di negeri ini yang mampu melahirkan kemakmuran bagi rakyatnya. Salah satu contoh local wisdom di daerah Raja Ampat Papua, yang mengijinkan alat tangkap ikan tertentu untuk beroperasi demi menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah yang terkenal dengan keindahan surga bawah lautnya itu. Kepekaan masyarakat tentang alam, dan timbal baliknya kepada manusia membuat masyarakat disana sadar betapa pentingnya menjaga alam untuk keberlangsungan penghidupan dan masa depan anak cucu mereka.

Merujuk pada kerangka analisis kelembagaan yang dikembangkan Ostrom et al. (1994), hasil analisis kelembagaan pada salah satu wilayah di Babel, yakni pesisir Tanjung Ular yang dilakukan pada tahun 2010 dapat dijelaskan bahwa tidak tercapainya keadilan dan kesejahteraan nelayan dan penambang TI, serta unsustainability sumberdaya di pesisir Tanjung Ular terjadi karena beberapa sebab, antara lain: 1) Tidak adanya kejelasan batas wilayah pengelolaan SD perikanan, artinya belum ada penataan ruang/ wilayah laut yang jelas berdasarkan peruntukannya, seperti daerah budidaya laut, pertambangan maupun perikanan; 2) Rejim pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir Tanjung Ular merupakan rejim akses terbuka/ tanpa kepemilikan (open access property regime) artinya dapat dimanfaatkan semua orang; dan 3) Sumberdaya tambang timah dan perikanan bersifat subtractable, artinya pemanfaatan seseorang bersifat mengurangi kesempatan orang lain untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut. Hal tersebut juga telah mengakibatkan timbulnya persaingan antar nelayan, antar penambang timah, dan antara nelayan dengan penambang timah.
Selain masalah yang berkaitan dengan atribut biofisik, tidak tercapainya indikator tata kelola wilayah pesisir Tanjung Ular yang baik, juga dapat dilihat dari atribut sosial ekonomi masyarakat yang sangat tergantung terhadap sumberdaya perikanan dan tambang timah. Selain itu juga didukung oleh karakter pasar yang oligopsoni, sehingga menjamin produksi tambang timah dan penangkapan ikan dapat terjual dengan cepat dan memiliki tingkat kepastian penjualan hasil produksi yang tinggi.

Beberapa aturan (rule of the game) untuk mengatur aktivitas penambangan TI telah dibuat, diantaranya kelembagaan yang bersifat formal seperti Perda No 6. Tahun 2001, Perda No 20 Tahun 2001, Perda No 21 Tahun 2001, dan Kebijakan Menteri ESDM tahun 2007, dan kelembagaan yang bersifat non formal seperti ‘Biaya Pembelian Bendera’, yakni kompensasi sebesar Rp 1 juta/orang yang diberikan kepada masyarakat Dusun Tanjung Ular oleh penambang TI. Kompensasi tersebut tidak memiliki dasar hukum, hanya merupakan kesepakatan pihak penambang timah dengan masyarakat setempat tanpa melibatkan aparat pemerintah di tingkat desa maupun kabupaten. Namun, kompensasi tersebut dinilai nelayan tidak adil, karena tidak semua nelayan yang mencari nafkah di perairan Tanjung Ular mendapatkannya. Hal ini terjadi karena sebagian besar nelayan berasal dari luar Dusun Tanjung Ular. Selain itu, kompensasi tersebut dinilai tidak seimbang dengan dampak negatif penambangan bagi kelangsungan hidup nelayan. Sehingga, resolusi ‘pembelian bendera’ tersebut gagal, dan puncaknya pada Desember 2009, terjadi penertiban TI yang dilakukan aparat keamanan Kabupaten Bangka Barat.

Belajar dari kasus TI, terdapat dua hal yang dapat dijadikan sebagai pelajaran, seyogianya dari awal pemerintah tidak perlu buru-buru mengambil kebijakan melonggarkan usaha timah, sementara penertiban TI secara tiba-tiba tanpa adanya sektor ekonomi alternatif pada akhirnya sangat berpotensi menimbulkan gejolak yang merugikan bagi perekonomian Babel sendiri. Selain itu, langkah pemerintah untuk menertibkan TI diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan untung ruginya kegiatan penambangan timah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang tidak hanya terhadap aspek ekonomi

Berkaitan dengan masalah-masalah di atas, maka beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memberi arahan tata kelola melalui analisis multi stake holder sebagai berikut: 1) Batasan hak dan keanggotaan bagi pemanfaat sumberdaya di wilayah pesisir harus jelas; 2) Pengelolaan sumberdaya pesisir dilakukan secara open acces. Untuk mengatasi masalah ini, maka kebijakan melalui pendekatan leviatan, yakni menggunakan kekuasaan pemerintah daerah setempat dapat dilakukan dengan tata ruang pengelolaan yang jelas; 3) Kebijakan yang adil bagi nelayan dan penambang timah, dapat dilakukan dengan menentukan siapa yang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk resolusi konflik; 4) Penentuan reward dan punishment, serta monitoring yang bertujuan untuk penegakan aturan yang telah disepakati bersama; 5) Masing-masing pihak yang bertikai, yakni penambang timah dan nelayan mendapat keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya, meningkat kesejahteraannya, dan sustainability sumberdaya.




Oleh : Endang Bidayani, SPi., MSi
Staf Pengajar UBB



Download Artikel MEMILIH KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LAUT
Dikirim oleh Admin
Tanggal 2011-05-25
Jam 09:27:58



Baca Artikel Lainnya :


Baca Berita :


Baca Feature :


Lihat Foto :

 
 
       

 

 

 

 

 

 
:: Beberapa Grafik Menggunakan Format SWF, Untuk Tampilan Terbaik Aktifkan/install Active-x Plugin flash di Browser Anda
Tampilan Terbaik Dengan Resolusi Monitor 1024 x 768 Pixels ::

Rektorat Universitas Negeri Bangka Belitung Jl. Merdeka No. 4 Pangkalpinang Kep. Bangka Belitung Indonesia
Telp. +62 717 422145 Fax +62 717 421303 http://www.ubb.ac.id Email : info@ubb.ac.id
Copyright 2008 Universitas Bangka Belitung
Sitemap - Peta situs