Anugerah timah di Babel seolah tidak pernah lepas dari berbagai masalah. Penegakan aturan terkait aktivitas pertambangan selalu menujukkan realitas yang jauh antara aturan dan pelaksanaannya, termasuk adanya pelanggaran dalam teknis penambangan. Undang-Undang maupun Peraturan Daerah (Perda) sebenarnya telah mengatur bagaimana syarat dan teknis penambangan dilakukan sesuai dengan izin pertambangan yang diperoleh.
Terkait pertambangan rakyat, secara teknis juga telah diatur bagaimana aktivitas penambangannya dilakukan. Misalnya dengan menggunakan peralatan yang sederhana dan sejumlah mesin yang jumlah dan kemampuan terbatas. Dalam Perda Provinsi Kepulauan Babel No 3/2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum menyebutkan bahwa tambang rakyat tidak diperkenankan menggunakan alat-alat mekanik atau berat. Begitupula dengan Perda ditingkat kabupaten juga mengatur hal yang sama. Misalnya Perda di Kabupaten Bangka atau di Belitung Timur yang secara tegas mensyaratkan bahwa kegiatan pertambangan rakyat tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
Maraknya penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan rakyat saat ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan Perda dimasyarakat. Tingkat efektivitas penegakan hukum, termasuk penegakan Perda dipengaruhi banyak faktor, seperti hukum itu sendiri, kemampuan penegak hukum, sarana prasarana pendukung dan kesadaran hukum masyarakat. Perda yang dibuat harus jelas dan implementasinya tidak mempersulit masyarakat. Penegak Perda, yakni Satpol PP harus memahami perda dan mekanisme implementasinya. Penegakannya harus didukung oleh fasilitas pendukung, dan terakhir ada kesadaran hukum masyarakat melalui proses mengetahui, mengerti, menaati dan menghargai Perda. Jika ini semua belum berjalan optimal, maka wajar jika penegakan Perda terkesan lemah.
Dalam penegakan Perda, Satpol PP memang menjadi garda terdepan. Terkait dengan masalah di atas, Satpol PP diberi wewenang untuk menertibkan kegiatan pertambangan yang melanggar Perda dan melaporkannya kepada PPNS. Jika ada unsur tindak pidana dapat dikoordinasikan dengan Polri untuk ditindaklanjuti. Pada prinsipnya perda dibuat untuk ditegakkan dan bukan untuk dilanggar. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama, partisipasi dan kesadaran semua pihak agar Perda dapat berjalan dengan baik dan aktivitas pertambangan rakyat berlangsung sesuai dengan prosedur yang benar.
News Analysis Bangkapos, 25 April 2012
Penulis : Dwi Haryadi
Dosen FH UBB dan Peneliti Ilalang Institute
