+62 (0717) 422145 Senin-Jumat: 07.30 - 16.00 WIB
Link Penting UBB

Artikel UBB

Universitas Bangka Belitung's Article
01 Juni 2013 | 19:24:36 WIB


Siapa Penjarah dan Perampok Timah ???


Ditulis Oleh : Dwi Haryadi

Pekan lalu 1.700 karyawan PT Timah yang tergabung dalam Ikatan Karyawan Timah (IKT) melakukan aksi demo ke kantor DPRD, kantor Gubernur dan Mapolda Babel dengan 10 tuntutan, yaitu Stop penjarahan dan perampokan timah Babel, Dukung DPRD dalam melakukan audit asal usul bijih, Penegakan hukum tanpa pandang bulu, Usir antek-antek asing dan penjajah timah, Kepastian hukum dalam aktivitas pertambangan timah, Hentikan ekspor ilegal dan transfer pricing, Stop liberalisasi timah, Pembangunan ketahanan mineral, Selamatkan rakyat dari kriminalisasi pertambangan dan Timah untuk meningkatkan kesejahteraaan rakyat Babel.

Kesepuluh tuntutan tersebut sebenarnya berpangkal pada dua masalah utama, yaitu kebijakan tata kelola pertambangan dan penegakan hukum (law enforcement). Terkait audit timah, adanya antek-antek asing, ketahanan mineral, liberalisasi timah dan kesejahteraan rakyat menjadi bagian dari kebijakan tata kelola pertambangan, baik ditingkat nasional maupun daerah. Jadi komitmen dan keseriusan stakeholder dipusat dan daerah sangat dibutuhkan agar keluar masuk timah jelas asal muasalnya, investasi asing yang berkontribusi besar bagi daerah, menyiapkan ketahanan mineral untuk kepentingan nasional kedepan, dan timah memang untuk rakyat, bukan mengobralnya dengan liberalisasi timah yang jelas-jelas akan menguntungkan para pemilik modal.

Sebuah hasil riset Disertasi UGM (2012) oleh cendikia muda Babel tentang ekonomi pertimahan antaralain menyimpulkan bahwa Ekonomi pertimahan di Babel bercorak hegemonik-kapitalistik. Tradisi hegemonik sudah dimulai sejak Kesultanan Palembang, Kolonial, sampai era Orde lama, Orde Baru dan pasca reformasi yang juga melibatkan para elit daerah. Praktek kapitalis timah juga terjadi melalui prinsip komunitarian pekerja dengan tetap berorientasi profit maximizer dan kemandirian individualitas dalam industri pertimahan juga dilakukan dengan ketidakpedulian terhadap nasib tenaga kerja di lapangan, modus diam-diam mengeruk keuntungan, dan maksimalisasi keuntungan dengan minimalisasi resiko.

Dengan bercorak hegemonik-kapitalistik tersebut, maka jangan berharap prinsip pengelolaan SDA (timah) untuk kesejahteraan rakyat melalui demokrasi ekonomi sebagaimana amanah Konstitusi akan terjadi, karena regulasi pertambangan yang terlihat berpihak pada kesejahteraan rakyat dan lingkungan, dalam praktiknya justru hanya dikuasai dan menguntungkan golongan tertentu, serta meninggalkan warisan kerusakan lingkungan. WPR yang dapat menjadi akses masyarakat untuk menambang secara legal sampai saat ini pun belum terwujud, kecuali Belitung Timur. Bagaimana komitmen dan kepedulian Pemerintah Daerah lain yang bertanggungjawab dalam masalah ini. Padahal WPR dan IPR dapat meminimalisir illegal mining dan kriminalisasi rakyat penambang.

Hantu Illegal Mining


Masalah kedua tuntutan IKT adalah penegakan hukum illegal mining. IKT menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu, kepastian hukum dalam aktivitas pertambangan timah, hentikan ekspor ilegal dan transfer pricing, dan selamatkan rakyat dari kriminalisasi pertambangan. Idealnya semua sama didepan hukum. Namun praktiknya, hukum hanya teks yang aplikasinya dilakukan penegak hukum. Semua bisa sama didepan hukum, tetapi bisa berbeda didepan penegak hukum. Oknum penegak hukumlah yang membuat pemberantasan illegal mining ibarat pisau tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Lebih banyak penambang yang ditangkap dibandingkan mafia timah sesungguhnya. Praktik tambang illegal ini seolah hantu, antara ada dan tiada. Dikatakan tidak ada, tetapi hampir setiap hari media memberitakannya dan dampak kerusakan lingkungan didepan mata. Disebut ada, namun yang dimejahijaukan begitu minim dan hanya menjerat penambang kecil.

Kemudian terkait ekspor illegal dan transfer pricing, ini menjadi masalah serius yang menjadi tantangan berat kepolisian untuk menelurusi benar tidaknya hal tersebut. Ekspor timah pada tahun 2007-2011 yang ganjil karena produksi PT Timah yang lebih kecil dibandingkan swasta, padahal wilayah pertambangan perusahaan plat merah tersebut sebesar 89% dan swasta hanya 3%. Begitupula data ITRI (International Technologi Research Institute) yang memunculkan dugaan negara tetangga yang menerima timah illegal dari Babel karena jumlah timah yang dihasilkan lebih besar dari produksi timahnya sendiri.

Wujudkan Bersama


Kita berharap aksi IKT dengan kesepuluh tuntutannya tersebut memang bertujuan untuk mereformasi tata kelola pertambangan di Bangka Belitung dan tidak ditunggangi oleh kepentingan segelintir orang. Dengan stakeholder daerah dan penegak hukum memahami, komit dan serius untuk bersama mewujudkan tuntutan tersebut, kiranya ada harapan timah benar-benar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah. Tuntutan ini juga harus diketahui dan dipahami pusat agar mereka peduli dan tidak hanya melempar kebijakan ke daerah, yang ternyata daerah juga tidak mampu menyelesaikannya.

Dengan perbaikan tata kelola pertambangan dan penegakan hukum yang serius, harapannya dapat menguak siapa sebenarnya yang telah menjarah dan merampok timah, termasuk korupsi SDA di Babel yang baru saja dilaporkan BPK ke KPK. Meskipun pada suatu kesempatan, dihadapan Danrem 045 Garuda Jaya, Kolonel (Inf) Didid dan Kapolda Babel Brigjend Polisi Budi Hartono Untung, Hidayat Arsani mengatakan bahwa "Jangan seperti bersih, kalau mau jujur para pengusaha timah itu pemaling, termasuk PT Timah," (Bangkapos Online 14 April 2013). Namun pernyataan ini tentunya perlu pembuktian lebih lanjut. Kiranya ada yang bisa dan berani menjawab pertanyaan judul tulisan ini, sehingga rakyat dan lingkungan Babel tidak terus menjadi korban mafia timah. Semoga







Penulis : Dwi Haryadi
Dosen FH UBB dan Aktif di Ilalang Institute







UBB Perspectives

Di Era Society 50 Mahasiswa Perlu Kompetensi SUYAK

HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, sudah merdekakah kita?

Pemblokiran PSE, Pembatasan Kebebasan Berinternet?

Jalan Ketiga bagi Sarjana

Pentingnya Pemahaman Moderasi Beragama Pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum

SOCIAL MAPPING SEBAGAI SOLUSI TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM

Bisnis Digital dan Transformasi Ekonomi

Merebut Hati Gen Z

Masyarakat Tontonan dan Risiko Jenis Baru

Penelitian MBKM Mahasiswa Biologi

PEREMPUAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN TIMAH (Refleksi atas Peringatan Hari Kartini 21 April 2022)

Kiat-kiat Menjadi “Warga Negara Digital” yang Baik di Bulan Ramadhan

PERANG RUSIA VS UKRAINA, NETIZEN INDONESIA HARUS BIJAKSANA

Kunci Utama Memutus Mata Rantai Korupsi

Xerosere* Bangka dan UBB

Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan

SI VIS PACEM PARABELLUM, INDONESIA SUDAH SIAP ATAU BELUM?

RELASI MAHA ESA DAN MAHASISWA (Refleksi terhadap Pengantar Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum)

KONKRETISASI BELA NEGARA SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MENGHADAPI PERANG DUNIA

Memaknai Sikap OPOSISI ORMAWA terhadap Birokrasi Kampus

Timah, Kebimbangan yang Tak akan Usai

Paradigma yang Salah tentang IPK dan Keaktifan Berorganisasi

Hybrid Learning dan Skenario Terbaik

NEGARA HARUS HADIR DALAM PERLINDUNGAN EKOLOGI LINGKUNGAN

Mental, Moral dan Intelektual: Menakar Muatan Visi UBB dalam Perspektif Filsafat Pierre Bourdieu

PEMBELAJARAN TATAP MUKA DAN KESIAPAN

Edukasi Kepemimpinan Milenial versus Disintegrasi

Membangun Kepemimpinan Pendidikan di Bangka Belitung Berbasis 9 Elemen Kewarganegaraan Digital

Menuju Kampus Cerdas, Ini yang Perlu Disiapkan UBB

TI RAJUK SIJUK, DIANTARA KESEMPATAN YANG TERSEDIA

TATAP MUKA

Mengimajinasikan Dunia Setelah Pandemi Usai

MENJAGA(L) LINGKUNGAN HIDUP

STOP KORUPSI !

ILLEGAL MINING TIMAH (DARI HULU SAMPAI HILIR)

KARAKTER SEPERADIK

SELAMAT BEKERJA !!!

ILLEGAL MINING

Pers dan Pesta Demokrasi

PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

GENERASI (ANTI) KORUPSI

KUDETA HUKUM

Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

NETRALITAS DAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU

Memproduksi Kejahatan

Potret Ekonomi Babel

Dorong Kriminogen

Prinsip Pengelolaan SDA

Prostitusi Online

Menjaga Idealisme dan Kemandirian Pers

JUAL BELI BERITA

POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

Penelitian Rumpon Cumi Berhasil di Perairan Tuing, Pulau Bangka

Budidaya Ikan Hias Laut

Gratifikasi, Hati-Hatilah Menerima Sesuatu

KEPUASAN HUKUM

JANGAN SETOR KE APARAT

JAKSA TIPIKOR SEMANGAT TINGGI

Perairan Tuing, Benteng Sumberdaya Perikanan Laut di Kabupaten Bangka

GRAND DESIGN KEPENDUDUKAN (Refleksi Hari Penduduk Dunia)

Berebut Kursi Walikota

Kenalkan Bangka Belitung dengan Foto !

Demokrasi yang Tersandera

Pamor Rajendra

DNSChanger dan Kiamat Kecil Internet

MARI DISIPLIN BERLALU LINTAS

Radiasi Perlu Diteliti

Kebablasan Otonomi Daerah : Obral Izin Pertambangan

TIMAH PENCABUT NYAWA

Labelling

Penegakan Perda Tambang Lemah

Gratifikasi = Suap

Bukan Berarti Sudah Sejahtera

Tips Menjadi Jurnalis Online Sejati

Ujian (Nasional) Kejujuran

Bukan Politis

Saatnya Mencontoh Sumber Energi Alternatif Brazil

LEGOWO DAN BERSATU MEMBANGUN BABEL

Aspek Hukum Hibah dan Bansos

Pengawasan Senjata Api

Gelatin Tulang Rawan Ikan Hiu

MERAMU PAKAN IKAN LELE

Tak Etis Sembako Naik

Berharap Gubernur Baru Babel Pro Perikanan

Aquaculture's Never Ending

AYO MENULIS, MENULIS DAN MENULIS (SILAHTURAHMI KEILMUAN-Bagian 5)

SIAP MENANG (TAK) SIAP KALAH?

Pendalaman Demokrasi Babel Menuju Demokrasi Substansial

PENJAHAT ONLINE

Akuakultur di Bangka Belitung

KEPEMIMPINAN NASIONAL ANTI KORUPSI DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM