Berita miring terkait dana hibah dan bansos dalam sebulan terakhir kembali mencuat. Padahal ketentuan dan sistem pertanggungjawaban dana hibah dan bansos ini sudah ada, namun tetap saja selalu menimbulkan tanda tanya, baik masalah penyaluran yang tidak prioritas, anggaran hibah yang fantastis, penerima yang tidak jelas dan tepat sasaran, serta isu muatan politik bahwa dana tersebut hanya sebagai balas jasa atau bentuk pencitraan saja.

Rawan Korupsi

Dana hibah dan bansos yang tidak jelas peruntukkan dan sasarannya sangat rawan terjadi penyimpangan dan korupsi. Bahkan beberapa kepala daerah dan penerima hibah harus diperiksa KPK dan dijerat dengan UU Korupsi. Beberapa kelemahan yang berujung pada perkara hukum dalam penyaluran dana hibah diantaranya kelemahan perencanaan dan penyusunan proposal, realisasi yang tidak sesuai, pertanggungjawaban fiktif, sampai adanya penyuapan dalam proses pencairannya. Rawannya penyelewengan dana hibah dan bansos menuntut adanya perbaikan sistem penyaluran, pola pertanggungjawaban dan sistem pengawasan yang ketat.

Legalitas Hibah dan Bansos

Permendagri No 32/2011 sebagai aturan main pemberian dana hibah dan bansos telah mengatur dengan jelas tentang definisi, syarat penerima, naskah perjanjian hibah, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan bansos. Pemberian hibah harus memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Terkait syarat penerima hibah, untuk ormas harus terdaftar minimal 3 tahun di pemda, berdomisili di daerah yang bersangkutan dan punya sekretariat tetap. Sementara untuk pertanggungjawabannya meliputi laporan penggunaan dana hibah disertai bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Disamping Permendagri, di Babel sudah terbit Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2011 sebagai regulasi lanjutan dari permendagri tersebut. Dua regulasi ini diharapkan dapat memperketat proses pemberian hibah dan bansos dan memperkecil peluang penyelewengan. Regulasi ini harus disosialisasikan, dipahami dan dipatuhi oleh pemberi maupun menerima hibah sehingga tidak ada lagi titip menitip proposal yang tujuannya tidak jelas, tidak tepat sasaran, untuk kepentingan politis dan merugikan masyarakat. Peran aktif masyarakat, LSM, dan DPRD sangat diperlukan dalam pengawasan penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bansos. Begitu pula kepada BPK agar dapat melakukan audit secara profesional, serta aparat penegak hukum harus tegas dan tidak tebang pilih dalam proses penegakan hukum.

News Analysis Bangkapos, 24 Maret 2012

---

Penulis : Dwi Haryadi
Dosen FH UBB dan Peneliti Ilalang Institute

---

---