+62 (0717) 422145 Senin-Jumat: 07.30 - 16.00 WIB
Link Penting UBB

Artikel UBB

Universitas Bangka Belitung's Article
02 Mei 2012 | 18:16:46 WIB


Bukan Berarti Sudah Sejahtera


Ditulis Oleh : Sarpin, S.Sos. MPA

Maraknya demonstrasi buruh saat Hari Buruh untuk menuntut kesejahteraan saja, namun berkaitan dengan hak-hak yang belum sepenuhnya diterima oleh para buruh ditanah air pada umumnya.

Jika peraturan pemerintah itu dilaksanakan tidak akan terjadi di gejolak kaum buruh. Namun pada implementasinya jika dilaksanakan ini akan banyak merugikan perusahaan, seperti untuk karyawan kontrak harusnya Cuma dua tahun namun kenyataannya diperpanjang terus tanpa kejelasan. Ada saat-saat kondisi dimana buruh tidak bisa berbuat banyak misalnya yang sudah berumur 35 tahun mereka ini kan sudah tidak bisa lagi bisa leluasa cari pekerjaan baru, nah makanya kemudian terciptalah gejolak yang membuat buruh turun ke jalan.

Dalam hal ini pemerintah kurang tegas menegakkan peraturan, malah lebih condong memihak ke perusahaan. Sementara kebutuhan makin hari makin meningkat, ada perusahaan yang nakal kemudian mengorbankan buruh dalam mendapatkan kesejahteraannya.

Di Bangka Belitung jarang terjadi buruh demonstrasi menuntut hak-haknya. Kondisi ini bukan berarti buruh di Bangka Belitung sudah sejahtera walaupun upah minimalnya lumayan besar. Kondisi ini lebih didukung oleh filosofi dak kawa nyusah.

Filosofi dak kawa nyusah ini ada positif dan negatifnya, positifnya ya adem ayem ini tidak ada gejolak, sementara negatifnya tidak diketahui ada masalah apa. Tingkat pendidikan kaum buruh juga ikut mempengaruhi kenapa di Babel ini tidak ada gejolak, rata-rata buruh disini tingkat pendidikannya SMA/SMK.

Disamping itu jumlah buruh yang tidak sebanyak di daerah lain ikut mempengaruhi kondisi ini.

Kalau di Jakarta kan banyak sekali buruhnya pabrik-pabrik banyak di sana, di Batam banyak buruh tapi tetap aman, hak-hak buruh terpenuhi di beberapa tempat.

Di Babel, pihak perusahaan juga harus mengakomodir hak-hak buruh, seperti kesehatan, jaminan kecelakaan dan lainnya. Kalau memang sudah menjadi perjanjian saat mereka masuk kerja hak-hak seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan dan lainnya harus dipenuhi.

UMR saat ini baru sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup belum bisa untuk merubah kondisi. Intinya kalau perusahaan tidak mampu sejahterakan buruh ya jangan pakai buruh.

New Analysis Bapos, Rabu (02/05)




Penulis : Sarpin, S.Sos. MPA
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UBB






UBB Perspectives

Di Era Society 50 Mahasiswa Perlu Kompetensi SUYAK

HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, sudah merdekakah kita?

Pemblokiran PSE, Pembatasan Kebebasan Berinternet?

Jalan Ketiga bagi Sarjana

Pentingnya Pemahaman Moderasi Beragama Pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum

SOCIAL MAPPING SEBAGAI SOLUSI TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM

Bisnis Digital dan Transformasi Ekonomi

Merebut Hati Gen Z

Masyarakat Tontonan dan Risiko Jenis Baru

Penelitian MBKM Mahasiswa Biologi

PEREMPUAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN TIMAH (Refleksi atas Peringatan Hari Kartini 21 April 2022)

Kiat-kiat Menjadi “Warga Negara Digital” yang Baik di Bulan Ramadhan

PERANG RUSIA VS UKRAINA, NETIZEN INDONESIA HARUS BIJAKSANA

Kunci Utama Memutus Mata Rantai Korupsi

Xerosere* Bangka dan UBB

Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan

SI VIS PACEM PARABELLUM, INDONESIA SUDAH SIAP ATAU BELUM?

RELASI MAHA ESA DAN MAHASISWA (Refleksi terhadap Pengantar Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum)

KONKRETISASI BELA NEGARA SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MENGHADAPI PERANG DUNIA

Memaknai Sikap OPOSISI ORMAWA terhadap Birokrasi Kampus

Timah, Kebimbangan yang Tak akan Usai

Paradigma yang Salah tentang IPK dan Keaktifan Berorganisasi

Hybrid Learning dan Skenario Terbaik

NEGARA HARUS HADIR DALAM PERLINDUNGAN EKOLOGI LINGKUNGAN

Mental, Moral dan Intelektual: Menakar Muatan Visi UBB dalam Perspektif Filsafat Pierre Bourdieu

PEMBELAJARAN TATAP MUKA DAN KESIAPAN

Edukasi Kepemimpinan Milenial versus Disintegrasi

Membangun Kepemimpinan Pendidikan di Bangka Belitung Berbasis 9 Elemen Kewarganegaraan Digital

Menuju Kampus Cerdas, Ini yang Perlu Disiapkan UBB

TI RAJUK SIJUK, DIANTARA KESEMPATAN YANG TERSEDIA

TATAP MUKA

Mengimajinasikan Dunia Setelah Pandemi Usai

MENJAGA(L) LINGKUNGAN HIDUP

STOP KORUPSI !

ILLEGAL MINING TIMAH (DARI HULU SAMPAI HILIR)

KARAKTER SEPERADIK

SELAMAT BEKERJA !!!

ILLEGAL MINING

Pers dan Pesta Demokrasi

PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

GENERASI (ANTI) KORUPSI

KUDETA HUKUM

Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

NETRALITAS DAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU

Siapa Penjarah dan Perampok Timah ???

Memproduksi Kejahatan

Potret Ekonomi Babel

Dorong Kriminogen

Prinsip Pengelolaan SDA

Prostitusi Online

Menjaga Idealisme dan Kemandirian Pers

JUAL BELI BERITA

POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

Penelitian Rumpon Cumi Berhasil di Perairan Tuing, Pulau Bangka

Budidaya Ikan Hias Laut

Gratifikasi, Hati-Hatilah Menerima Sesuatu

KEPUASAN HUKUM

JANGAN SETOR KE APARAT

JAKSA TIPIKOR SEMANGAT TINGGI

Perairan Tuing, Benteng Sumberdaya Perikanan Laut di Kabupaten Bangka

GRAND DESIGN KEPENDUDUKAN (Refleksi Hari Penduduk Dunia)

Berebut Kursi Walikota

Kenalkan Bangka Belitung dengan Foto !

Demokrasi yang Tersandera

Pamor Rajendra

DNSChanger dan Kiamat Kecil Internet

MARI DISIPLIN BERLALU LINTAS

Radiasi Perlu Diteliti

Kebablasan Otonomi Daerah : Obral Izin Pertambangan

TIMAH PENCABUT NYAWA

Labelling

Penegakan Perda Tambang Lemah

Gratifikasi = Suap

Tips Menjadi Jurnalis Online Sejati

Ujian (Nasional) Kejujuran

Bukan Politis

Saatnya Mencontoh Sumber Energi Alternatif Brazil

LEGOWO DAN BERSATU MEMBANGUN BABEL

Aspek Hukum Hibah dan Bansos

Pengawasan Senjata Api

Gelatin Tulang Rawan Ikan Hiu

MERAMU PAKAN IKAN LELE

Tak Etis Sembako Naik

Berharap Gubernur Baru Babel Pro Perikanan

Aquaculture's Never Ending

AYO MENULIS, MENULIS DAN MENULIS (SILAHTURAHMI KEILMUAN-Bagian 5)

SIAP MENANG (TAK) SIAP KALAH?

Pendalaman Demokrasi Babel Menuju Demokrasi Substansial

PENJAHAT ONLINE

Akuakultur di Bangka Belitung

KEPEMIMPINAN NASIONAL ANTI KORUPSI DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM