+62 (0717) 422145 Senin-Jumat: 07.30 - 16.00 WIB
Link Penting UBB

Artikel UBB

Universitas Bangka Belitung's Article
12 Juli 2012 | 10:41:07 WIB


Demokrasi yang Tersandera


Ditulis Oleh : Rendy Hamzah

Tentu sangat menarik mencermati debat wacana yang terus bergulir terkait dengan tiga Rancangan Undang-undang (RUU) sebagai revisi lanjutan dari UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah, diantaranya terkait dengan tiga aras wacana: RUU Pemda, RUU Pilkada, dan RUU Desa. Tulisan ini lebih menitikberatkan Pilkada sebagai konteks kajian. Perdebatan wacana ini memang telah berlangsung sejak lama dan hingga kini masih menyisakan paradoks yang menjadi penting untuk terus kita perdebatkan secara konstruktif dan argumentatif. Yah, ini penting sebagai salah satu arena untuk terus meningkatkan kualitas pendalaman demokrasi kita (deepening democracy). Pun demikian, proses berkualitas tersebut tentu akan menemui jalan terjal mengingat akan adanya perspektif sempit para pembahas di level parlemen yang masih sangat miskin dalam memahami substansi demokrasi. Namun, kita masih tetap yakin dan percaya karena masih banyak para anggota parlemen kita di sana yang mempunyai kapasitas dan integritas berkualitas sehingga pragmatisme elite juga akan menemui jalan terjal untuk memuluskan harapan oligharkis pihak atau partai tertentu.

Demokrasi Para Gerombolan


Penulis tertarik dengan argumentasi Tonnie Melfiansyah beberapa waktu yang lalu yang mengkonstruksikan metode pemilihan oleh DPRD hanya menjadi pengalih praktek politik uang ke ruang yang lebih sempit yang menguntungkan segelintir elite saja. Namun, penulis ingin sedikit mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekedar urusan mahal atau murah karena keterjebakan kita selama ini tidak lain yaitu keliru dalam memahami hakikat demokrasi dan demokratisasi. Belum lagi sesat pikir kita selama ini yang acapkali memaknai demokrasi melulu serba pemilihan langsung. Padahal term antara demokrasi dan demokratisasi jelas memiliki makna yang berbeda, sebuah Negara yang menerapkan demokrasi pemilihan langsung melalui mekanisme one man one vote tidak secara otomatis berarti demokratis. Namun, sebuah negara yang kepala pemerintahannya dipilih melalui mekanisme parlemen bias jadi memiliki kualitas demokrasi yang jauh lebih demokratis karena berlangsung proses pendalaman demokrasi secara berkualitas.

Nah, yang paling penting dari substansi demokrasi itu sendiri yaitu bagaimana menghadirkan kualitas partisipasi rakyat secara berkualitas. Jika sejak awal rakyat dihadapkan pada pilihan yaitu mereka wakil-wakil rakyat yang tidak bermental pragmatis dan opportunis, maka insyaAllah kecil peluang bagi bekerjanya nalar-nalar sesat para penggiat mahligai demokrasi lokal tersebut. Bahkan Verdi Hadiz pernah mengingatkan kita semua akan bahaya demokrasinya para kaum penjahat yang selalu mengancam demokrasi dan nasib warganya. Untuk itu penulis ingin mengingatkan juga bahwa kita mesti ekstra berhati-hati pula dengan demokrasinya para gerombolan elite politik kita yang selama ini kerapkali mendustakan amanah suci rakyat yang terus menderita akibat salah urus negara oleh mereka yang acapkali meromantisasi kepentingan kelompok dan golongan mereka menjadi kepentingan yang seolah-olah untuk publik rakyat. Tentu ironis bukan?

Pilkada dan Agenda Parpol?


Diskursus seputar Pilkada yang akan dikembalikan seperti di masa orde baru memang kian sengit diperdebatkan. Penulis analogikan seperti gegap gempita permainan sepak bola Piala Eropa 2012 ini dimana tiap tim saling tarik menarik berebut dominasi dan kepentingan. Pun Mendagri sebagai pihak pemerintah sejak awal jelas berposisi sangat setuju jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, persoalannya jelas akan muncul perdebatan yang cukup ramai dan alot khususnya antar Parpol. Bisa kita bayangkan andai Pilkada dipilih DPRD, lalu bagaimana nasib Parpol tanpa Pilkada? Inilah paradoks yang mestinya disedari secara rasional oleh para elite kita sebagai penggiat partai politik yang selama ini acapkali terlena dengan mekanisme transaksional, dan bahkan dengan mudahnya melacurkan idealisme partai kepada para politisi abal-abal yang hanya mengandalkan kapital, citra dan popularitas semata, dan tekun membangun dinasti politik keluarganya, padahal itu semua serba abai terhadap kualitas dan kapasitas intelektual yang memadai, baik secara akademis maupun moral politik yang bijak dan rasional.

Yang jelas, saya tentu bersepakat bahwa Pilkada langsung sebagai proses politik harus tetap ada dan melibatkan rakyat. Cuma jika dasar berpikirnya kita terkait mekanisme Pilkada karena alasan efisiensi jelas saya sangat tidak setuju karena alasannya menjadi tidak berdasar, terlebih jika alasannya sekedar teknis semata dimana anggaran Pilkada itu mahal. Wong, tidak ada yang berani menggaransi bahwa akan lebih murah jika pemilihan melalui DPRD. Selain itu, kalau kita boleh rasional selama ini justru tidak sedikit anggaran APBN bahkan APBD hanya habis terbeban untuk membayar gaji dan aktivitas korupsinya para pejabat, politisi parlemen, aparat beserta aparatur birokrasi kita yang acapkali kurang produktif dan terkenal pemboros anggaran yang notabene duit rakyat. Tragisnya sekali lagi itu semua mengatasnamakan rakyat atau meminjam istilahnya Toni Purnama (opini Bangkapos, 13/6) potret yang serba mencatut nama rakyat. Wallahualam...

Kita tentu akan menjadi terkaget jika mengetahui realitasnya bahwa ada 150 bupati/gubernur tersangkut kasus korupsi. Itu saja yang hanya terlacak dan terjerat kepada proses pengadilan. Dan hal ini menjadi potret ironisnya hasil dari kualitas berdemokrasi kita selama ini yang bisa menjadi penyebab keroposnya demokrasi kita karena kita terlampau mentah-mentah menerapkan kiblat demokrasi dari barat tersebut.

Jadi, yang paling penting dari ini semua sebenarnya tidak lain yaitu kita semua, baik yang di pemerintahan, di parlemen, di berbagai lembaga negara maupun swasta, termasuk LSM dan institusi pendidikan, termasuk pihak perguruan tinggi lintas keilmuwan untuk segera saling mengkonsolidasikan demokrasi secara serius dan sepenuh hati sesuai dengan bidang dan kapasitas kita masing-masing. Niatan dan orientasinya jelas yaitu bersepakat untuk terus menggagas ide perubahan mendasar pada Pilkada yang lebih memungkinkan kita para sebuah agenda pendalaman demokrasi (deepening democracy) yang mudah-mudahan akan kian mendekatkan kita kepada sebuah proses demokrasi yang selalu istiqamah, arif-bijaksana dan berspirit tak kenal lelah untuk selalu mengarusutamakan kepentingan bersama, khususnya dalam mengakselerasi kesejahteraan rakyat.

Terakhir, memilih dengan cara apapun tidaklah penting asal menjamin kualitas demokrasi yang berbobot dan mampu menjauhi perangkap demokrasinya para kaum penjahat yang entah tanpa sadar atau tidak mereka telah membuat nasib demokrasi kita serba tersandera. Nah, sekarang saatnya kita untuk saling mengingatkan dan menyadarkan diri kita masing-masing, khususnya para pengurus nasib rakyat agar tidak terlena dengan nikmat kuasa yang konon sebagai candu dunia itu. Semoga saja...
Balun Ijuk, Medio Juni
Artikel Bapos, Senin (09/07/2012)



Penulis : Rendy Hamzah
Analis Politik Lokal dan Kebijakan Publik Ilalang Institute
Staff Dosen LB FISIPOL UBB




UBB Perspectives

Hulu Hilir Menekan Overcrowded

Penguatan Gakkumdu untuk Mengawal Pesta Demokrasi Berkualitas

Carbon Offset : Blue Ocean dan Carbon Credit

Hari Lingkungan Hidup: Akankah Lingkungan “Bisa” Hidup Kembali?

Juga Untuk Periode Berikut

Untuk Periode Berikut

Stereotipe Pendidikan Feminis

Urgensi Perlindungan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Menangani Pekerja Anak Di Sektor Pertambangan Timah

Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Asam Laktat Asal Ikan Mujair (Oreochromis mossambicus) yang Berpotensi Sebagai Probiotik

Pemanfaatan Biomikri dalam Perlindungan Lingkungan: Mengambil Inspirasi dari Alam Untuk Solusi Berkelanjutan

FAKTOR POLA ASUH DALAM TUMBUH KEMBANG ANAK

MEMANFAATKAN POTENSI NUKLIR THORIUM DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : PELUANG DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Pengaruh Sifat Fisika, Kimia Tambang Timah Terhadap Tingkat Kesuburan Tanah di Bangka Belitung

Akuntan dan Jurnalis: Berkolaborasi Dalam Optimalisasi Transparan dan Pertanggungjawaban

Sustainable Tourism Wisata Danau Pading Untuk Generasi Z dan Alpa

Perlunya Revitalisasi Budaya Lokal Nganggung di Bangka Belitung

Semangat PANDAWARA Group: Dari Sungai Kotor hingga Eksis di Media Sosial

Pengaruh Pembangunan Produksi Nuklir pada Wilayah Beriklim Panas

Pendidikan dan Literasi: Mulailah Merubah Dunia Dari Tindakan Sederhana

Mengapa APK Perguruan Tinggi di Babel Rendah ?

Dekonstruksi Cara Pikir Oposisi Biner: Mengapa Perlu?

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN ASAS GOOD GOVERNANCE

UMP Bangka Belitung Naik, Payung Hukum Kesejahteraan Pekerja atau Fatamorgana Belaka?

Membangun Kepercayaan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Serta Transparansi Alokasi Pajak

Peran Generasi Z di Pemilu 2024

Pemilu Serentak 2024 : Ajang Selebrasi Demokrasi Calon Insan Berdasi

Menelusuri Krisis Literasi Paradigma dan Problematik di Bumi Bangka Belitung

Peran Pemerintah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Protein Hewani Melalui Pemanfaatan Probiotik dalam Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (Siska)

TIMAH “BERPERI”

Jasa Sewa Pacar: Betulkah Menjadi sebuah Solusi?

Peran Sosial dan Politis Dukun Kampong

Mahasiswa dan Masalah Kesehatan Mental

Analogue Switch-off era baru Industri pertelevisian Indonesia

Di Era Society 50 Mahasiswa Perlu Kompetensi SUYAK

HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, sudah merdekakah kita?

Pemblokiran PSE, Pembatasan Kebebasan Berinternet?

Jalan Ketiga bagi Sarjana

Pentingnya Pemahaman Moderasi Beragama Pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum

SOCIAL MAPPING SEBAGAI SOLUSI TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM

Bisnis Digital dan Transformasi Ekonomi

Merebut Hati Gen Z

Masyarakat Tontonan dan Risiko Jenis Baru

Penelitian MBKM Mahasiswa Biologi

PEREMPUAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN TIMAH (Refleksi atas Peringatan Hari Kartini 21 April 2022)

Kiat-kiat Menjadi “Warga Negara Digital” yang Baik di Bulan Ramadhan

PERANG RUSIA VS UKRAINA, NETIZEN INDONESIA HARUS BIJAKSANA

Kunci Utama Memutus Mata Rantai Korupsi

Xerosere* Bangka dan UBB

Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan

SI VIS PACEM PARABELLUM, INDONESIA SUDAH SIAP ATAU BELUM?

RELASI MAHA ESA DAN MAHASISWA (Refleksi terhadap Pengantar Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum)

KONKRETISASI BELA NEGARA SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MENGHADAPI PERANG DUNIA

Memaknai Sikap OPOSISI ORMAWA terhadap Birokrasi Kampus

Timah, Kebimbangan yang Tak akan Usai

Paradigma yang Salah tentang IPK dan Keaktifan Berorganisasi

Hybrid Learning dan Skenario Terbaik

NEGARA HARUS HADIR DALAM PERLINDUNGAN EKOLOGI LINGKUNGAN

Mental, Moral dan Intelektual: Menakar Muatan Visi UBB dalam Perspektif Filsafat Pierre Bourdieu

PEMBELAJARAN TATAP MUKA DAN KESIAPAN

Edukasi Kepemimpinan Milenial versus Disintegrasi

Membangun Kepemimpinan Pendidikan di Bangka Belitung Berbasis 9 Elemen Kewarganegaraan Digital

Menuju Kampus Cerdas, Ini yang Perlu Disiapkan UBB

TI RAJUK SIJUK, DIANTARA KESEMPATAN YANG TERSEDIA

TATAP MUKA

Mengimajinasikan Dunia Setelah Pandemi Usai

MENJAGA(L) LINGKUNGAN HIDUP

STOP KORUPSI !

ILLEGAL MINING TIMAH (DARI HULU SAMPAI HILIR)

KARAKTER SEPERADIK

SELAMAT BEKERJA !!!

ILLEGAL MINING

Pers dan Pesta Demokrasi

PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

GENERASI (ANTI) KORUPSI

KUDETA HUKUM

Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

NETRALITAS DAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU

Siapa Penjarah dan Perampok Timah ???

Memproduksi Kejahatan

Potret Ekonomi Babel

Dorong Kriminogen

Prinsip Pengelolaan SDA

Prostitusi Online

Menjaga Idealisme dan Kemandirian Pers

JUAL BELI BERITA

POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

Penelitian Rumpon Cumi Berhasil di Perairan Tuing, Pulau Bangka

Budidaya Ikan Hias Laut

Gratifikasi, Hati-Hatilah Menerima Sesuatu

KEPUASAN HUKUM

JANGAN SETOR KE APARAT