Tentu sangat menarik mencermati debat wacana yang terus bergulir terkait dengan tiga Rancangan Undang-undang (RUU) sebagai revisi lanjutan dari UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah, diantaranya terkait dengan tiga aras wacana: RUU Pemda, RUU Pilkada, dan RUU Desa. Tulisan ini lebih menitikberatkan Pilkada sebagai konteks kajian. Perdebatan wacana ini memang telah berlangsung sejak lama dan hingga kini masih menyisakan paradoks yang menjadi penting untuk terus kita perdebatkan secara konstruktif dan argumentatif. Yah, ini penting sebagai salah satu arena untuk terus meningkatkan kualitas pendalaman demokrasi kita (deepening democracy). Pun demikian, proses berkualitas tersebut tentu akan menemui jalan terjal mengingat akan adanya perspektif sempit para pembahas di level parlemen yang masih sangat miskin dalam memahami substansi demokrasi. Namun, kita masih tetap yakin dan percaya karena masih banyak para anggota parlemen kita di sana yang mempunyai kapasitas dan integritas berkualitas sehingga pragmatisme elite juga akan menemui jalan terjal untuk memuluskan harapan oligharkis pihak atau partai tertentu.

Demokrasi Para Gerombolan

Penulis tertarik dengan argumentasi Tonnie Melfiansyah beberapa waktu yang lalu yang mengkonstruksikan metode pemilihan oleh DPRD hanya menjadi pengalih praktek politik uang ke ruang yang lebih sempit yang menguntungkan segelintir elite saja. Namun, penulis ingin sedikit mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekedar urusan mahal atau murah karena keterjebakan kita selama ini tidak lain yaitu keliru dalam memahami hakikat demokrasi dan demokratisasi. Belum lagi sesat pikir kita selama ini yang acapkali memaknai demokrasi melulu serba pemilihan langsung. Padahal term antara demokrasi dan demokratisasi jelas memiliki makna yang berbeda, sebuah Negara yang menerapkan demokrasi pemilihan langsung melalui mekanisme one man one vote tidak secara otomatis berarti demokratis. Namun, sebuah negara yang kepala pemerintahannya dipilih melalui mekanisme parlemen bias jadi memiliki kualitas demokrasi yang jauh lebih demokratis karena berlangsung proses pendalaman demokrasi secara berkualitas.

Nah, yang paling penting dari substansi demokrasi itu sendiri yaitu bagaimana menghadirkan kualitas partisipasi rakyat secara berkualitas. Jika sejak awal rakyat dihadapkan pada pilihan yaitu mereka wakil-wakil rakyat yang tidak bermental pragmatis dan opportunis, maka insyaAllah kecil peluang bagi bekerjanya nalar-nalar sesat para penggiat mahligai demokrasi lokal tersebut. Bahkan Verdi Hadiz pernah mengingatkan kita semua akan bahaya demokrasinya para kaum penjahat yang selalu mengancam demokrasi dan nasib warganya. Untuk itu penulis ingin mengingatkan juga bahwa kita mesti ekstra berhati-hati pula dengan demokrasinya para gerombolan elite politik kita yang selama ini kerapkali mendustakan amanah suci rakyat yang terus menderita akibat salah urus negara oleh mereka yang acapkali meromantisasi kepentingan kelompok dan golongan mereka menjadi kepentingan yang seolah-olah untuk publik rakyat. Tentu ironis bukan?

Pilkada dan Agenda Parpol?

Diskursus seputar Pilkada yang akan dikembalikan seperti di masa orde baru memang kian sengit diperdebatkan. Penulis analogikan seperti gegap gempita permainan sepak bola Piala Eropa 2012 ini dimana tiap tim saling tarik menarik berebut dominasi dan kepentingan. Pun Mendagri sebagai pihak pemerintah sejak awal jelas berposisi sangat setuju jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, persoalannya jelas akan muncul perdebatan yang cukup ramai dan alot khususnya antar Parpol. Bisa kita bayangkan andai Pilkada dipilih DPRD, lalu bagaimana nasib Parpol tanpa Pilkada? Inilah paradoks yang mestinya disedari secara rasional oleh para elite kita sebagai penggiat partai politik yang selama ini acapkali terlena dengan mekanisme transaksional, dan bahkan dengan mudahnya melacurkan idealisme partai kepada para politisi abal-abal yang hanya mengandalkan kapital, citra dan popularitas semata, dan tekun membangun dinasti politik keluarganya, padahal itu semua serba abai terhadap kualitas dan kapasitas intelektual yang memadai, baik secara akademis maupun moral politik yang bijak dan rasional.

Yang jelas, saya tentu bersepakat bahwa Pilkada langsung sebagai proses politik harus tetap ada dan melibatkan rakyat. Cuma jika dasar berpikirnya kita terkait mekanisme Pilkada karena alasan efisiensi jelas saya sangat tidak setuju karena alasannya menjadi tidak berdasar, terlebih jika alasannya sekedar teknis semata dimana anggaran Pilkada itu mahal. Wong, tidak ada yang berani menggaransi bahwa akan lebih murah jika pemilihan melalui DPRD. Selain itu, kalau kita boleh rasional selama ini justru tidak sedikit anggaran APBN bahkan APBD hanya habis terbeban untuk membayar gaji dan aktivitas korupsinya para pejabat, politisi parlemen, aparat beserta aparatur birokrasi kita yang acapkali kurang produktif dan terkenal pemboros anggaran yang notabene duit rakyat. Tragisnya sekali lagi itu semua mengatasnamakan rakyat atau meminjam istilahnya Toni Purnama (opini Bangkapos, 13/6) potret yang serba mencatut nama rakyat. Wallahualam...

Kita tentu akan menjadi terkaget jika mengetahui realitasnya bahwa ada 150 bupati/gubernur tersangkut kasus korupsi. Itu saja yang hanya terlacak dan terjerat kepada proses pengadilan. Dan hal ini menjadi potret ironisnya hasil dari kualitas berdemokrasi kita selama ini yang bisa menjadi penyebab keroposnya demokrasi kita karena kita terlampau mentah-mentah menerapkan kiblat demokrasi dari barat tersebut.

Jadi, yang paling penting dari ini semua sebenarnya tidak lain yaitu kita semua, baik yang di pemerintahan, di parlemen, di berbagai lembaga negara maupun swasta, termasuk LSM dan institusi pendidikan, termasuk pihak perguruan tinggi lintas keilmuwan untuk segera saling mengkonsolidasikan demokrasi secara serius dan sepenuh hati sesuai dengan bidang dan kapasitas kita masing-masing. Niatan dan orientasinya jelas yaitu bersepakat untuk terus menggagas ide perubahan mendasar pada Pilkada yang lebih memungkinkan kita para sebuah agenda pendalaman demokrasi (deepening democracy) yang mudah-mudahan akan kian mendekatkan kita kepada sebuah proses demokrasi yang selalu istiqamah, arif-bijaksana dan berspirit tak kenal lelah untuk selalu mengarusutamakan kepentingan bersama, khususnya dalam mengakselerasi kesejahteraan rakyat.

Terakhir, memilih dengan cara apapun tidaklah penting asal menjamin kualitas demokrasi yang berbobot dan mampu menjauhi perangkap demokrasinya para kaum penjahat yang entah tanpa sadar atau tidak mereka telah membuat nasib demokrasi kita serba tersandera. Nah, sekarang saatnya kita untuk saling mengingatkan dan menyadarkan diri kita masing-masing, khususnya para pengurus nasib rakyat agar tidak terlena dengan nikmat kuasa yang konon sebagai candu dunia itu. Semoga saja...
Balun Ijuk, Medio Juni
Artikel Bapos, Senin (09/07/2012)

---

Penulis : Rendy Hamzah
Analis Politik Lokal dan Kebijakan Publik Ilalang Institute
Staff Dosen LB FISIPOL UBB

---

---