Pengoperasian alat berat adalah salah satu penyebab kerusakan lingkungan di Bangka Belitung. Alat berat tidak hanya digunakan tambang skala besar, tetapi juga tambang skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat. Padahal aturan tentang syarat penggunaan alat berat tidak diizinkan untuk tambang rakyat.

Sebenarnya aturan sudah jelas, pelaku tambang rakyat mestinya menggunakan alat sederhana. Lagi pula meskipun legal, penggunaan alat berat harus dikontrol agar pengoperasiannya tidak merusak.

Alat berat pengoperasiannya harus ada pelaporan secara berkala. Langkah ini untuk antisipasi penggunanaan alat berat yang digunakan untuk penambangan illegal. Aktivitas alat berat perlu ditelusuri legalitas operasionalnya. Jadi alat berat mesti memiliki izin, kepemilikan yang jelas dan melakukan pembayaran pajak. Pihak terkait mestinya harus memastikan keberadaan alat berat jelas suratnya, izinnya, pemiliknya dan bayar pajak atau tidak, jika tidak jelas harus ditindak tegas. Penerimaan pajak dari alat berat harus menjadi sorotan.

Informasi yang beredar, kalau operator alat berat justru menyerahkan upeti kepada aparat. Mestinya harus diusut jika memang ada yang setor pajak ke oknum aparat. Karena jelas merugikan daerah, mestinya harus masuk ke kas daerah.

Bangkapos, 13 Oktober 2012

---

Penulis : Dwi Haryadi
Dosen FH UBB dan Mahasiswa S3 Ilmu Hukum UNDIP

---

---