Dalam sebuah proses peradilan tingkat pertama, vonis merupakan sebuah kesimpulan putusan yang obyektif. Jaksa maupun terdakwa punya hak menyatakan banding jika putusan tersebut belum memuaskan. Dalam kasus korupsi pengadaan pupuk di PT. TIMAH Tbk Jaksa mengajukan tuntutan 9,5 tahun. Tentunya Jaksa punya penilaian terhadap alat bukti dan fakta persidangan. Jaksa memiliki argumentasi yang kuat sehingga memasang tuntutan yang tinggi. Hal itu sah-sah saja, meski menurut terdakwa ataupun penasehat hukum terdakwa, tuntutan itu sangat luar biasa.

Namun setinggi-tingginya tuntutan, keputusan ada di Hakim. Hakimlah yang punya penilaian. Majelis Hakim juga melihat fakta persidangan dan mempertimbangkan alat bukti. Mengapa kemudian jika ternyata dinyatakan bersalah, putusan majelis hakim tidak sama dengan tuntutan. Bisa mendekati, atau setengahnya saja. Itu merupakan pertimbangan majelis Hakim, tidak bisa diintervensi.

Setiap kasus tidak sama. Antar kasus, antar pelaku, tidak bisa digeneralisir. Tergatung fakta persidangan dan alat bukti seperti apa keterlibatannya dalam merugikan keuangan negara. Yang pasti dalam kasus korupsi diatur tuntutan minimal. Tujuannya untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Terlepas keputusan Hakim tidak memuaskan semua pihak, ada langkah peradilan selanjutnya. Jaksa atau terdakwa dapat melakukan upaya banding.

---

Penulis : Dwi Haryadi
Dosen FH UBB dan Mahasiswa S3 Ilmu Hukum UNDIP

---

---