Seorang terpidana bisa saja "bebas total" alias tidak perlu menjalani masa tahanan setelah putusan hakim dijatuhkan meskipun sebelumnya berstatus sebagai tahanan kota atau tahanan rumah. Dengan catatan lamanya jumlah penahanannya sudah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (5) KUHAP, yakni dikurangi 1/5 untuk tahanan kota dan 1/3 untuk tahanan rumah.

Terkait langsung bebasnya terpidana kasus illegal mining setelah divonis Hakim, karena sebelumnya telah menjalani masa penahanan rumah, secara normatif memang tidak ada masalah karena KUHAP mengaturnya. Namun demikian, dari contoh putusan kasus ini paling tidak ada 2 hal yang perlu dicermati dan dikritisi untuk perbaikan kedepan.

Pertama, dengan adanya putusan bebas total tersebut artinya terpidana tidak perlu masuk lembaga pemasyarakatan yang salahsatu tujuannya untuk memberikan efek jera dan pembinaan. Apakah penahanan rumah atau kota selama ini sudah efektif dan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan sedikit "efek jera" dan pembelajaran bagi pelaku dan pencegahan bagi masyarakat? Jika belum, maka ketentuan KUHAP tersebut perlu ditinjau kembali. Misalnya dengan memperbesar pembaginya sehingga masih ada sisa waktu masuk Lapas. Namun besar kecilnya pembagi tersebut menjadi tidak pengaruh ketika proses pemeriksaan kasusnya memakan waktu yang lama atau kemudian tuntutan jaksa atau putusan hakim tidak terlalu jauh atau bahkan sama dengan masa penahanan kota/rumah yang telah dijalani. Alternatif yang kedua adalah dengan meniadakan pemotongan terhadap tahanan kota dan rumah. Ekstrem memang, namun ketika penahanan kota atau rumah tidak efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan atau justru menjadi ajang deal-deal antara pelaku dengan oknum penegak hukum, maka pilihan ini mungkin saja ditempuh.

Kedua, lamanya tuntutan Jaksa dan putusan Hakim. Bukong cs hanya dituntut 2 bulan penjara dan diputus hakim 1 bulan 10 hari. Secara normatif juga tidak ada yang keliru, karena Pasal 158 Undang-Undang Minerba yang menjeratnya menggunakan sistem maksimal, yakni paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 milyar. Jadi 1 atau 2 bulan bisa saja dijatuhkan. Pasal ini juga perlu dikoreksi kembali, dengan melihat apakah kualitas beberapa bentuk kejahatan yang dijerat didalamnya ada yang cukup tetap menggunakan sistem maksimal atau ada yang perlu menggunakan sistem minimum khusus, misalnya 1 atau 2 tahun. Jadi sanksi minimal yang dijatuhkan akan berada di atas angka minimum tersebut.

Kedua masalah di atas pada dasarnya bukanlah sekedar masalah lama tidaknya jumlah pidana, tetapi lebih dari itu terkait dengan masalah keadilan, penegakan supremasi hukum dan meminimalkan celah praktik mafia hukum, serta komitmen serius untuk memberantas illegal mining yang sudah marak terjadi di Bangka Belitung. Penjatuhan sanksi pidana yang tidak tepat dan dirasa kurang adil justru dapat bersifat kriminogen, yakni mendorong orang untuk melakukan kejahatan yang sama, menurunkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum dan besar kemungkinan tidak menimbulkan efek jera sama sekali terhadap pelaku.

News Analysis Bangkapos 30 April 2013

---

Penulis : Dwi Haryadi
Dosen FH UBB dan Aktif di Ilalang Institute

---

---