+62 (0717) 422145 Senin-Jumat: 07.30 - 16.00 WIB
Link Penting UBB

Artikel UBB

Universitas Bangka Belitung's Article
30 April 2013 | 16:47:30 WIB


Dorong Kriminogen


Ditulis Oleh : Dwi Haryadi

Seorang terpidana bisa saja "bebas total" alias tidak perlu menjalani masa tahanan setelah putusan hakim dijatuhkan meskipun sebelumnya berstatus sebagai tahanan kota atau tahanan rumah. Dengan catatan lamanya jumlah penahanannya sudah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (5) KUHAP, yakni dikurangi 1/5 untuk tahanan kota dan 1/3 untuk tahanan rumah.

Terkait langsung bebasnya terpidana kasus illegal mining setelah divonis Hakim, karena sebelumnya telah menjalani masa penahanan rumah, secara normatif memang tidak ada masalah karena KUHAP mengaturnya. Namun demikian, dari contoh putusan kasus ini paling tidak ada 2 hal yang perlu dicermati dan dikritisi untuk perbaikan kedepan.

Pertama, dengan adanya putusan bebas total tersebut artinya terpidana tidak perlu masuk lembaga pemasyarakatan yang salahsatu tujuannya untuk memberikan efek jera dan pembinaan. Apakah penahanan rumah atau kota selama ini sudah efektif dan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan sedikit "efek jera" dan pembelajaran bagi pelaku dan pencegahan bagi masyarakat? Jika belum, maka ketentuan KUHAP tersebut perlu ditinjau kembali. Misalnya dengan memperbesar pembaginya sehingga masih ada sisa waktu masuk Lapas. Namun besar kecilnya pembagi tersebut menjadi tidak pengaruh ketika proses pemeriksaan kasusnya memakan waktu yang lama atau kemudian tuntutan jaksa atau putusan hakim tidak terlalu jauh atau bahkan sama dengan masa penahanan kota/rumah yang telah dijalani. Alternatif yang kedua adalah dengan meniadakan pemotongan terhadap tahanan kota dan rumah. Ekstrem memang, namun ketika penahanan kota atau rumah tidak efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan atau justru menjadi ajang deal-deal antara pelaku dengan oknum penegak hukum, maka pilihan ini mungkin saja ditempuh.

Kedua, lamanya tuntutan Jaksa dan putusan Hakim. Bukong cs hanya dituntut 2 bulan penjara dan diputus hakim 1 bulan 10 hari. Secara normatif juga tidak ada yang keliru, karena Pasal 158 Undang-Undang Minerba yang menjeratnya menggunakan sistem maksimal, yakni paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 milyar. Jadi 1 atau 2 bulan bisa saja dijatuhkan. Pasal ini juga perlu dikoreksi kembali, dengan melihat apakah kualitas beberapa bentuk kejahatan yang dijerat didalamnya ada yang cukup tetap menggunakan sistem maksimal atau ada yang perlu menggunakan sistem minimum khusus, misalnya 1 atau 2 tahun. Jadi sanksi minimal yang dijatuhkan akan berada di atas angka minimum tersebut.

Kedua masalah di atas pada dasarnya bukanlah sekedar masalah lama tidaknya jumlah pidana, tetapi lebih dari itu terkait dengan masalah keadilan, penegakan supremasi hukum dan meminimalkan celah praktik mafia hukum, serta komitmen serius untuk memberantas illegal mining yang sudah marak terjadi di Bangka Belitung. Penjatuhan sanksi pidana yang tidak tepat dan dirasa kurang adil justru dapat bersifat kriminogen, yakni mendorong orang untuk melakukan kejahatan yang sama, menurunkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum dan besar kemungkinan tidak menimbulkan efek jera sama sekali terhadap pelaku.

News Analysis Bangkapos 30 April 2013







Penulis : Dwi Haryadi
Dosen FH UBB dan Aktif di Ilalang Institute






UBB Perspectives

Di Era Society 50 Mahasiswa Perlu Kompetensi SUYAK

HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, sudah merdekakah kita?

Pemblokiran PSE, Pembatasan Kebebasan Berinternet?

Jalan Ketiga bagi Sarjana

Pentingnya Pemahaman Moderasi Beragama Pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum

SOCIAL MAPPING SEBAGAI SOLUSI TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM

Bisnis Digital dan Transformasi Ekonomi

Merebut Hati Gen Z

Masyarakat Tontonan dan Risiko Jenis Baru

Penelitian MBKM Mahasiswa Biologi

PEREMPUAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN TIMAH (Refleksi atas Peringatan Hari Kartini 21 April 2022)

Kiat-kiat Menjadi “Warga Negara Digital” yang Baik di Bulan Ramadhan

PERANG RUSIA VS UKRAINA, NETIZEN INDONESIA HARUS BIJAKSANA

Kunci Utama Memutus Mata Rantai Korupsi

Xerosere* Bangka dan UBB

Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan

SI VIS PACEM PARABELLUM, INDONESIA SUDAH SIAP ATAU BELUM?

RELASI MAHA ESA DAN MAHASISWA (Refleksi terhadap Pengantar Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum)

KONKRETISASI BELA NEGARA SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MENGHADAPI PERANG DUNIA

Memaknai Sikap OPOSISI ORMAWA terhadap Birokrasi Kampus

Timah, Kebimbangan yang Tak akan Usai

Paradigma yang Salah tentang IPK dan Keaktifan Berorganisasi

Hybrid Learning dan Skenario Terbaik

NEGARA HARUS HADIR DALAM PERLINDUNGAN EKOLOGI LINGKUNGAN

Mental, Moral dan Intelektual: Menakar Muatan Visi UBB dalam Perspektif Filsafat Pierre Bourdieu

PEMBELAJARAN TATAP MUKA DAN KESIAPAN

Edukasi Kepemimpinan Milenial versus Disintegrasi

Membangun Kepemimpinan Pendidikan di Bangka Belitung Berbasis 9 Elemen Kewarganegaraan Digital

Menuju Kampus Cerdas, Ini yang Perlu Disiapkan UBB

TI RAJUK SIJUK, DIANTARA KESEMPATAN YANG TERSEDIA

TATAP MUKA

Mengimajinasikan Dunia Setelah Pandemi Usai

MENJAGA(L) LINGKUNGAN HIDUP

STOP KORUPSI !

ILLEGAL MINING TIMAH (DARI HULU SAMPAI HILIR)

KARAKTER SEPERADIK

SELAMAT BEKERJA !!!

ILLEGAL MINING

Pers dan Pesta Demokrasi

PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

GENERASI (ANTI) KORUPSI

KUDETA HUKUM

Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

NETRALITAS DAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU

Siapa Penjarah dan Perampok Timah ???

Memproduksi Kejahatan

Potret Ekonomi Babel

Prinsip Pengelolaan SDA

Prostitusi Online

Menjaga Idealisme dan Kemandirian Pers

JUAL BELI BERITA

POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

Penelitian Rumpon Cumi Berhasil di Perairan Tuing, Pulau Bangka

Budidaya Ikan Hias Laut

Gratifikasi, Hati-Hatilah Menerima Sesuatu

KEPUASAN HUKUM

JANGAN SETOR KE APARAT

JAKSA TIPIKOR SEMANGAT TINGGI

Perairan Tuing, Benteng Sumberdaya Perikanan Laut di Kabupaten Bangka

GRAND DESIGN KEPENDUDUKAN (Refleksi Hari Penduduk Dunia)

Berebut Kursi Walikota

Kenalkan Bangka Belitung dengan Foto !

Demokrasi yang Tersandera

Pamor Rajendra

DNSChanger dan Kiamat Kecil Internet

MARI DISIPLIN BERLALU LINTAS

Radiasi Perlu Diteliti

Kebablasan Otonomi Daerah : Obral Izin Pertambangan

TIMAH PENCABUT NYAWA

Labelling

Penegakan Perda Tambang Lemah

Gratifikasi = Suap

Bukan Berarti Sudah Sejahtera

Tips Menjadi Jurnalis Online Sejati

Ujian (Nasional) Kejujuran

Bukan Politis

Saatnya Mencontoh Sumber Energi Alternatif Brazil

LEGOWO DAN BERSATU MEMBANGUN BABEL

Aspek Hukum Hibah dan Bansos

Pengawasan Senjata Api

Gelatin Tulang Rawan Ikan Hiu

MERAMU PAKAN IKAN LELE

Tak Etis Sembako Naik

Berharap Gubernur Baru Babel Pro Perikanan

Aquaculture's Never Ending

AYO MENULIS, MENULIS DAN MENULIS (SILAHTURAHMI KEILMUAN-Bagian 5)

SIAP MENANG (TAK) SIAP KALAH?

Pendalaman Demokrasi Babel Menuju Demokrasi Substansial

PENJAHAT ONLINE

Akuakultur di Bangka Belitung

KEPEMIMPINAN NASIONAL ANTI KORUPSI DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM