Katanya, di Indonesia kini korupsi sudah jadi budaya. Katanya pula korupsi kini terjadi tidak hanya ditempat basah, tapi juga ditempat kering, bahkan di lingkungan akademis dan religus. Terus katanya juga, korupsi tidak pandang bulu, bisa tua atau muda, bisa laki-laki atau wanita, bisa atasan atau bawahan, bisa pejabat negara atau pejabat desa, dan tidak hanya kalangan eksekutif atau legislatif, tetapi yudikatif pun ikut tertular penyakit korup ini. Lalu, apakah generasi kita sekarang merupakan generasi korupsi ? Bagaimana dengan generasi selanjutnya ? Jangan-jangan korupsi kini sudah jadi kebutuhan, tinggal kapan ada kesempatan ?

Statistik Korupsi

Diskripsi di atas mengandung pesimisme, realitas, pertanyaan besar sekaligus tantangan berat yang dihadapi bangsa ini kini dan mendatang. Pesimis karena akar budaya korup sudah menjadi kebiasaan dan melembaga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Kebiasaan pungli dan suap menyuap saat ditilang, mengurus KTP, memasukan anak kesekolah unggulan/favorit, sampai money politic saat pilkades, pilkada dan pilpres, serta upeti untuk atasan agar mendapatkan atau untuk mempertahankan jabatannya.

Makin masifnya perilaku korup yang merugikan keuangan negara juga sudah menjadi realitas dihadapan kita semua yang diberitakan setiap hari dimedia massa dan media elektronik. Meningkatnya kasus korupsi dinegeri ini paling tidak dapat dilihat dari data pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2004 sampai 31 Agustus 2013. Data jenis perkara korupsi didominasi oleh kasus penyuapan, pengadaan barang dan jasa, dan penyalahgunaan anggaran. Sisanya ada kasus pungutan, perizinan, TPPU dan upaya merintangi proses penyidikan KPK. Kasus penyuapan menjadi praktik korupsi yang terfavorit dilakukan dan terakhir dugaan penyuapan oleh Ketua MK Non Aktif yang sangat menggegerkan negeri ini. Kemudian tidak kalah berbahayanya, TPPU/tindak pidana pencucian uang (money laundering) kini telah menjadi modus bagi para koruptor untuk menyembunyikan hasil korupsinya.

Kemudian data penanganan korupsi berdasarkan profesi/jabatan didominasi oleh anggota DPR/DPRD, pejabat eselon I,II dan III, swasta dan kepala daerah. Selanjutnya disusul oleh Kementerian, Duta Besar, Komisioner, Hakim dan lain-lain. Data ini menunjukkan telah mengguritanya korupsi semua bidang, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, termasuk pihak swasta.

Kedua data di atas tentu belum data total kasus korupsi yang terjadi, karena KPK tidak menangani semua kasus korupsi, tetapi juga dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan di daerah-daerah. Namun satu hal yang terlihat jelas disini adalah, korupsi kini tidak hanya di pusat tetapi juga ikut terdesentralisasi ke daerah-daerah sampai ketingkat desa. Jadi otonomi daerah sekarang sepertinya termasuk pula kewenangan untuk korupsi berjamaah. Menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi dari 536 Kabupaten/Kota yang ada saat ini, sudah ada 291 Kepala Daerah jadi tersangka korupsi (April 2013). Jadi hampir 50 % Kepala Daerah berstatus tersangka korupsi. Ironi bukan !!!

Generasi Anti Korupsi

Realitas di atas seakan membawa kita pada rasa pesimis di satu sisi, namun menjadi tantangan besar disisi yang lain. Sisi yang kedua inilah yang harus terus dikampanyekan kesemua elemen masyarakat. Kepada petinggi negeri ini tolong berikan contoh yang baik, jangan anda duduk dikursi pesakitan sebagai terdakwa korupsi yang dipertontonkan setiap hari. Kita jangan mau menjadi generasi korupsi atau bahkan mewariskan budaya korupsi ke anak cucu kita dan jadilah mereka sebagai generasi korup di zamannya.

Agar tidak menjadi generasi korup, jelas kita harus menjadi generasi anti korupsi. Bagaimana caranya? Saya kita dapat melakukan dengan hal-hal yang sederhana dari diri sendiri dulu dengan konsep KAWAN (Kenali dan Lawan). Jadi kita harus mengenali dan mengetahui dulu bentuk-bentuk perilaku korup. Tidak harus langsung mempelajari Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, tetapi dimulai dari perilaku sederhana tetapi dapat mencegah korupsi, seperti bersikap jujur dan bertanggungjawab. Sikap-sikap seperti inilah yang harus terus dipupuk sejak dini agar akar dari budaya korupsi itu tidak dapat tumbuh. Ungkapan Berani Jujur, Hebat, menunjukkan pentingnya kejujuran ditengah-tengah sulitnya mencari orang yang masih jujur dan bersih.

Dengan mengenali praktik-praktik korupsi dari yang kecil-kecilan sampai korup kelas kakap, mengetahui jenis korupsi di lingkungan keluarga, sekolah sampai negara, lalu melawannya dengan sikap-sikap dan perilaku yang dapat mencegah korupsi akan dapat membentuk pribadi-pribadi yang anti korupsi. Ketika telah terbentuk banyak pribadi-pribadi yang anti korupsi, maka terbentuklah generasi anti korupsi yang kita harapkan bersama.

Dalam modul anti korupsi KPK, disebutkan minimal 3 (tiga) perilaku yang dapat membentuk generasi anti korupsi, yaitu bertanggungjawab, hidup sederhana dan bersikap adil. Perilaku bertanggungjawab terkandung didalamnya sikap mengetahui kewajiban, siap menanggung resiko, amanah, tidak mengelak dan selalu berbuat yang terbaik. Kemudian perilaku hidup sederhana menuntut kita untuk bersikap bersahaja, tidak berlebihan, secukupnya, sesuai kebutuhan, dan rendah hati.

Sementara bersikap adil akan membiasakan kita melihat secara obyektif segala persoalan, proporsional, tidak memihak, dan penuh pertimbangan. Tiga perilaku ini harus mulai dilakukan dilingkungan keluarga, sekolah, dan tempat bekerja. Di lingkungan sekolah, SMAN 1 Gantung Belitung Timur dapat menjadi contoh, karena menjadi salah satu dari 70 sekolah yang terpilih sebagai pilot project penerapan Pendidikan Anti Korupsi oleh Kemendikbud RI tahun 2013. Lakukan sekarang juga jika kita ingin mengurangi angka korupsi dan tidak dicap sebagai generasi korup atau yang akan mewariskan budaya korupsi kepada generasi berikutnya. Semoga

Opini Bangka Pos, 30 Oktober 2013

---

Penulis : Dwi Haryadi
Dosen FH UBB dan Aktif di Ilalang Institute

---

---