+62 (0717) 422145 Senin-Jumat: 07.30 - 16.00 WIB
Link Penting UBB

Artikel UBB

Universitas Bangka Belitung's Article
23 Agustus 2022 | 08:03:56 WIB


HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, sudah merdekakah kita?


Ditulis Oleh : Muhammad Hanafi Rahman

 (Mahasiswa Sosiologi Universitas Bangka Belitung)


Pada 17 Agustus 2022, Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-77. Banyak sekali percapaian yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia ketika memperjuangkan kemerdekaannya, mulai dari peperangan melawan penjajah Belanda dan Jepang, sampai upaya negara-negara sahabat untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Upaya tersebut tidak lepas dari jerit payah Bangsa Indonesia dalam memproklamirkan, mensosialisasikan, serta mempertahankan kemerdekaan di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Jika kita melihat makna dari kemerdekaan itu sendiri, kemerdekaan berarti melepaskan diri dari pengaruh penjajah asing atau berdiri sendiri tanpa bantuan dari pengaruh asing. Jadi pertanyaan saat ini, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka sepenuhnya?


Dalam memaknai persoalan bangsa pasca-kemerdekaan Indonesia, salah satu hal yang disoroti adalah kesenjangan antar kaya dan miskin di berbagai daerah. 77 tahun setelah Indonesia Merdeka masih saja terdapat kesenjangan antar kedua kelompok masyarakat ini, ditambah lagi ada asing yang sengaja ingin membuat masyarakat Indonesia kian melebar kesenjangannya. Lihat saja, meskipun pemerintah mengklaim mampu menurunkan tingkat kemiskinan hingga 10 persen atau 27,54 juta pada tahun 2021, namun pengurangan penduduk miskin sebanyak 3,5 juta butuh waktu 10 tahun agar bisa terealisasi (penduduk miskin saat itu capai 30 juta). Pandemi COVID-19 turut berperan dalam memperlebar kesenjangan dan meningkatnya potensi kemiskinan pada masyarakat. Tidak sedikit pula masyarakat yang berhenti bekerja akibat pandemi ini, banyak anak-anak kita yang putus sekolah dan ada juga karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).


Dari sisi ekonomi dan keuangan, Indonesia masih dibilang “terjajah” di sektor ini. Pasalnya, beberapa perusahaan yang mestinya merupakan milik Indonesia, justru mayoritas dikuasai oleh investor asing baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar saham yang mempunyai tujuan untuk melemahkan kedaulatan negara kita seperti Indosat, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon, dan lain-lain. Utang juga masih menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, dikarenakan karena bangsa Indonesia harus menanggung utang yang besar sekali, yang setiap tahun pasti akan naik sebagai akibat dari banyaknya pengeluaran proyek infrastruktur yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Ditambah lagi, pandemi COVID-19 telah membuat pemerintah memerlukan banyak dana untuk menangani COVID-19 dan memulihkan perekonomian serta masyarakat yang terdampak pandemi. Sumber daya alam merupakan salah satu cabang penting dalam perekonomian Indonesia yang harus dikuasai oleh negara sesuai pasal 33 UUD 1945, namun sayang, kita belum merdeka sepenuhnya dari kekuasaan asing, bahkan asing kian mengcekram sumber daya alam Indonesia yang mestinya dipakai untuk hajat hidup rakyat banyak seperti Freeport yang sebelumnya menguasai mayoritas tambang emas di Papua.


Dalam sisi hukum dan keamanan, Indonesia masih dibilang belum sepenuhnya merdeka. Hal ini disebabkan banyaknya intervensi politik dalam penegakan hukum di negeri ini. Apalagi kasus korupsi yang diduga melibatkan elit politik tertinggi maupun partai politik koalisi pemerintahan tidak mampu diberantas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hanya karena takut penguasa bisa mempreteli kekuasaan lembaga anti-rasuah ini. Kesemua hal tersebut mencerminkan betapa lemahnya sistem hukum di negeri ini yang ditambah lagi dengan lemahnya pengawasan pintu masuk negara oleh pihak aparat keamanan yang membuat masuknya Warga Negara Asing makin merajalela dan bisa mengancam stabilitas negara.


Dari banyak permasalahan yang disampaikan ini, kita mestinya dapat mengintrosepksi makna kemerdekaan Indonesia sebenarnya. Berkaca dari makna kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, kita harus bisa berjuang agar kita berdikari dalam bidang ekonomi yang mesti bebas dari campur tangan asing, dalam bidang hukum dan keamanan kita harus bebas dari campur tangan pihak manapun, baik penguasa maupun pihak politik manapun. Dengan memaknai kemerdekaan yang sebenarnya, kita percaya bahwa Indonesia pasti menjadi negara yang besar dan mampu menghadapi tantangan dunia yang semakin berat dan cita-cita Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045 bisa tercapai sebagaimana harapan kita bersama.

 



UBB Perspectives

Di Era Society 50 Mahasiswa Perlu Kompetensi SUYAK

Pemblokiran PSE, Pembatasan Kebebasan Berinternet?

Jalan Ketiga bagi Sarjana

Pentingnya Pemahaman Moderasi Beragama Pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum

SOCIAL MAPPING SEBAGAI SOLUSI TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM

Bisnis Digital dan Transformasi Ekonomi

Merebut Hati Gen Z

Masyarakat Tontonan dan Risiko Jenis Baru

Penelitian MBKM Mahasiswa Biologi

PEREMPUAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN TIMAH (Refleksi atas Peringatan Hari Kartini 21 April 2022)

Kiat-kiat Menjadi “Warga Negara Digital” yang Baik di Bulan Ramadhan

PERANG RUSIA VS UKRAINA, NETIZEN INDONESIA HARUS BIJAKSANA

Kunci Utama Memutus Mata Rantai Korupsi

Xerosere* Bangka dan UBB

Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan

SI VIS PACEM PARABELLUM, INDONESIA SUDAH SIAP ATAU BELUM?

RELASI MAHA ESA DAN MAHASISWA (Refleksi terhadap Pengantar Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum)

KONKRETISASI BELA NEGARA SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MENGHADAPI PERANG DUNIA

Memaknai Sikap OPOSISI ORMAWA terhadap Birokrasi Kampus

Timah, Kebimbangan yang Tak akan Usai

Paradigma yang Salah tentang IPK dan Keaktifan Berorganisasi

Hybrid Learning dan Skenario Terbaik

NEGARA HARUS HADIR DALAM PERLINDUNGAN EKOLOGI LINGKUNGAN

Mental, Moral dan Intelektual: Menakar Muatan Visi UBB dalam Perspektif Filsafat Pierre Bourdieu

PEMBELAJARAN TATAP MUKA DAN KESIAPAN

Edukasi Kepemimpinan Milenial versus Disintegrasi

Membangun Kepemimpinan Pendidikan di Bangka Belitung Berbasis 9 Elemen Kewarganegaraan Digital

Menuju Kampus Cerdas, Ini yang Perlu Disiapkan UBB

TI RAJUK SIJUK, DIANTARA KESEMPATAN YANG TERSEDIA

TATAP MUKA

Mengimajinasikan Dunia Setelah Pandemi Usai

MENJAGA(L) LINGKUNGAN HIDUP

STOP KORUPSI !

ILLEGAL MINING TIMAH (DARI HULU SAMPAI HILIR)

KARAKTER SEPERADIK

SELAMAT BEKERJA !!!

ILLEGAL MINING

Pers dan Pesta Demokrasi

PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

GENERASI (ANTI) KORUPSI

KUDETA HUKUM

Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

NETRALITAS DAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU

Siapa Penjarah dan Perampok Timah ???

Memproduksi Kejahatan

Potret Ekonomi Babel

Dorong Kriminogen

Prinsip Pengelolaan SDA

Prostitusi Online

Menjaga Idealisme dan Kemandirian Pers

JUAL BELI BERITA

POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

Penelitian Rumpon Cumi Berhasil di Perairan Tuing, Pulau Bangka

Budidaya Ikan Hias Laut

Gratifikasi, Hati-Hatilah Menerima Sesuatu

KEPUASAN HUKUM

JANGAN SETOR KE APARAT

JAKSA TIPIKOR SEMANGAT TINGGI

Perairan Tuing, Benteng Sumberdaya Perikanan Laut di Kabupaten Bangka

GRAND DESIGN KEPENDUDUKAN (Refleksi Hari Penduduk Dunia)

Berebut Kursi Walikota

Kenalkan Bangka Belitung dengan Foto !

Demokrasi yang Tersandera

Pamor Rajendra

DNSChanger dan Kiamat Kecil Internet

MARI DISIPLIN BERLALU LINTAS

Radiasi Perlu Diteliti

Kebablasan Otonomi Daerah : Obral Izin Pertambangan

TIMAH PENCABUT NYAWA

Labelling

Penegakan Perda Tambang Lemah

Gratifikasi = Suap

Bukan Berarti Sudah Sejahtera

Tips Menjadi Jurnalis Online Sejati

Ujian (Nasional) Kejujuran

Bukan Politis

Saatnya Mencontoh Sumber Energi Alternatif Brazil

LEGOWO DAN BERSATU MEMBANGUN BABEL

Aspek Hukum Hibah dan Bansos

Pengawasan Senjata Api

Gelatin Tulang Rawan Ikan Hiu

MERAMU PAKAN IKAN LELE

Tak Etis Sembako Naik

Berharap Gubernur Baru Babel Pro Perikanan

Aquaculture's Never Ending

AYO MENULIS, MENULIS DAN MENULIS (SILAHTURAHMI KEILMUAN-Bagian 5)

SIAP MENANG (TAK) SIAP KALAH?

Pendalaman Demokrasi Babel Menuju Demokrasi Substansial

PENJAHAT ONLINE

Akuakultur di Bangka Belitung

KEPEMIMPINAN NASIONAL ANTI KORUPSI DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM