+62 (0717) 422145 Senin-Jumat: 07.30 - 16.00 WIB
Link Penting UBB

Artikel UBB

Universitas Bangka Belitung's Article
02 Oktober 2023 | 11:23:47 WIB


Urgensi Perlindungan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Menangani Pekerja Anak Di Sektor Pertambangan Timah


Ditulis Oleh : Tim MBKM Riset

Oleh: Annisa Fitria Jasmine Putri, Meisia Viona Valensia, Rafizah Purnama, Jeanne Darc Noviayanti Manik (Tim MBKM Riset)

Anak pada hakikatnya membutuhkan pendidikan, perlindungan dari rasa takut, dan sebagainya. Anak-anak seharusnya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga. Namun, pada kenyataannya anak-anak secara terpaksa maupun secara sukarela untuk menjadi pekerja. Salah satu pekerjaan yang sering dilakukan oleh anak dibawah umur terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Kecamatan Mentok yaitu di sektor pertambangan timah. Masih banyak anak yang secara langsung turun untuk melakukan aktivitas tambang (melimbang).


Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Keselamatan dan kesehatan pada dasarnya adalah merupakan kebutuhan manusia yang terpenting dan bahkan sering dikatakan sebagai hak asasi manusia, oleh karena itu setiap orang termasuk tenaga kerja memerlukan jaminan atas keselamatan maupun kesehatan dirinya, sehingga pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja bukan sebagai kebutuhan tetapi juga sebagai kepentingan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; perlindungan anak dalam proses peradilan: perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan kesejahteraan anak baik dalam lingkungan keluarga, pendudukan maupun di lingkungan sosial; perlindungan anak dari segala aspek eksploitasi seperti perbudakan, pekerja anak, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan; perlindungan terhadap anak-anak jalanan; perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.


Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 69 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seorang anak tidak boleh bekerja lebih dari 3 jam, karena apabila lebih dari 3 jam secara tidak langsung dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, dan sosial. Gambaran tentang kondisi yang dihadapi anak dalam dunia pekerjaan tentu sangat memprihatinkan. Bukan saja bagi masa depan anak itu sendiri atau keluarganya, bahkan bisa menjadi penghambat dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa.


Anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya. Larangan mempekerjakan anak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.


Peran pemerintah dalam penanganan masalah pekerja anak adalah mengakomodir kepentingan terbaik anak untuk menyelamatkan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, melalui jaminan perlindungan hidup anak-anak Indonesia, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Beberapa upaya di atas yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah belum dapat menyelesaikan masalah dalam pengentaskan pekerja anak, karena banyak tersebar di daerah-daerah terpencil yang menyulitkan untuk melakukan pendataan, pengawasan, dan pembinaan bagi pekerja anak. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama semua pihak dan stacke holder dalam mengatasi masalah pekerja anak di Kecamatan Mentok. 


Berbagai upaya yang dilakukan tersebut sebenarnya belum optimal apabila dilihat dari bagaimana pengimplementasian ketentuan perundang-undangan terutama dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam Pasal 10 yang menyatakan sebagai berikut: (1) setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, dan pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; ekspoitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan; dan perlakukan salah lainnya.

Lokasi Penambangan Timah


Lokasi Penambangan Timah



UBB Perspectives

Carbon Offset : Blue Ocean dan Carbon Credit

Hari Lingkungan Hidup: Akankah Lingkungan “Bisa” Hidup Kembali?

Juga Untuk Periode Berikut

Untuk Periode Berikut

Stereotipe Pendidikan Feminis

Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Asam Laktat Asal Ikan Mujair (Oreochromis mossambicus) yang Berpotensi Sebagai Probiotik

Pemanfaatan Biomikri dalam Perlindungan Lingkungan: Mengambil Inspirasi dari Alam Untuk Solusi Berkelanjutan

FAKTOR POLA ASUH DALAM TUMBUH KEMBANG ANAK

MEMANFAATKAN POTENSI NUKLIR THORIUM DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : PELUANG DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Pengaruh Sifat Fisika, Kimia Tambang Timah Terhadap Tingkat Kesuburan Tanah di Bangka Belitung

Akuntan dan Jurnalis: Berkolaborasi Dalam Optimalisasi Transparan dan Pertanggungjawaban

Sustainable Tourism Wisata Danau Pading Untuk Generasi Z dan Alpa

Perlunya Revitalisasi Budaya Lokal Nganggung di Bangka Belitung

Semangat PANDAWARA Group: Dari Sungai Kotor hingga Eksis di Media Sosial

Pengaruh Pembangunan Produksi Nuklir pada Wilayah Beriklim Panas

Pendidikan dan Literasi: Mulailah Merubah Dunia Dari Tindakan Sederhana

Mengapa APK Perguruan Tinggi di Babel Rendah ?

Dekonstruksi Cara Pikir Oposisi Biner: Mengapa Perlu?

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN ASAS GOOD GOVERNANCE

UMP Bangka Belitung Naik, Payung Hukum Kesejahteraan Pekerja atau Fatamorgana Belaka?

Membangun Kepercayaan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Serta Transparansi Alokasi Pajak

Peran Generasi Z di Pemilu 2024

Pemilu Serentak 2024 : Ajang Selebrasi Demokrasi Calon Insan Berdasi

Menelusuri Krisis Literasi Paradigma dan Problematik di Bumi Bangka Belitung

Peran Pemerintah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Protein Hewani Melalui Pemanfaatan Probiotik dalam Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (Siska)

TIMAH “BERPERI”

Jasa Sewa Pacar: Betulkah Menjadi sebuah Solusi?

Peran Sosial dan Politis Dukun Kampong

Mahasiswa dan Masalah Kesehatan Mental

Analogue Switch-off era baru Industri pertelevisian Indonesia

Di Era Society 50 Mahasiswa Perlu Kompetensi SUYAK

HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, sudah merdekakah kita?

Pemblokiran PSE, Pembatasan Kebebasan Berinternet?

Jalan Ketiga bagi Sarjana

Pentingnya Pemahaman Moderasi Beragama Pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum

SOCIAL MAPPING SEBAGAI SOLUSI TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM

Bisnis Digital dan Transformasi Ekonomi

Merebut Hati Gen Z

Masyarakat Tontonan dan Risiko Jenis Baru

Penelitian MBKM Mahasiswa Biologi

PEREMPUAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN TIMAH (Refleksi atas Peringatan Hari Kartini 21 April 2022)

Kiat-kiat Menjadi “Warga Negara Digital” yang Baik di Bulan Ramadhan

PERANG RUSIA VS UKRAINA, NETIZEN INDONESIA HARUS BIJAKSANA

Kunci Utama Memutus Mata Rantai Korupsi

Xerosere* Bangka dan UBB

Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan

SI VIS PACEM PARABELLUM, INDONESIA SUDAH SIAP ATAU BELUM?

RELASI MAHA ESA DAN MAHASISWA (Refleksi terhadap Pengantar Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum)

KONKRETISASI BELA NEGARA SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MENGHADAPI PERANG DUNIA

Memaknai Sikap OPOSISI ORMAWA terhadap Birokrasi Kampus

Timah, Kebimbangan yang Tak akan Usai

Paradigma yang Salah tentang IPK dan Keaktifan Berorganisasi

Hybrid Learning dan Skenario Terbaik

NEGARA HARUS HADIR DALAM PERLINDUNGAN EKOLOGI LINGKUNGAN

Mental, Moral dan Intelektual: Menakar Muatan Visi UBB dalam Perspektif Filsafat Pierre Bourdieu

PEMBELAJARAN TATAP MUKA DAN KESIAPAN

Edukasi Kepemimpinan Milenial versus Disintegrasi

Membangun Kepemimpinan Pendidikan di Bangka Belitung Berbasis 9 Elemen Kewarganegaraan Digital

Menuju Kampus Cerdas, Ini yang Perlu Disiapkan UBB

TI RAJUK SIJUK, DIANTARA KESEMPATAN YANG TERSEDIA

TATAP MUKA

Mengimajinasikan Dunia Setelah Pandemi Usai

MENJAGA(L) LINGKUNGAN HIDUP

STOP KORUPSI !

ILLEGAL MINING TIMAH (DARI HULU SAMPAI HILIR)

KARAKTER SEPERADIK

SELAMAT BEKERJA !!!

ILLEGAL MINING

Pers dan Pesta Demokrasi

PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

GENERASI (ANTI) KORUPSI

KUDETA HUKUM

Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

NETRALITAS DAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU

Siapa Penjarah dan Perampok Timah ???

Memproduksi Kejahatan

Potret Ekonomi Babel

Dorong Kriminogen

Prinsip Pengelolaan SDA

Prostitusi Online

Menjaga Idealisme dan Kemandirian Pers

JUAL BELI BERITA

POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

Penelitian Rumpon Cumi Berhasil di Perairan Tuing, Pulau Bangka

Budidaya Ikan Hias Laut

Gratifikasi, Hati-Hatilah Menerima Sesuatu

KEPUASAN HUKUM

JANGAN SETOR KE APARAT

JAKSA TIPIKOR SEMANGAT TINGGI

Perairan Tuing, Benteng Sumberdaya Perikanan Laut di Kabupaten Bangka

GRAND DESIGN KEPENDUDUKAN (Refleksi Hari Penduduk Dunia)