Dosen HTN FH Universitas Bangka Belitung, Mahasiswa Doktoral FH Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

POLA kehidupan masyarakat tidak akan berjauhan dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kajian internasional, lingkungan hidup juga masuk dalam pembahasan, salah satunya dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia yang diadakan di Stockholm pada 5 Juni 1972. Pada tanggal 5 Juni inilah menjadi awal mula atau cikal bakal dicetuskannya hari Lingkungan Hidup Sedunia. dalam pertemuan tersebut terjadi diskusi kritis dengan berbagai pokok bahasan terkait dengan perlindungan lingkungan.

Isu lingkungan selalu menjadi trending topic dalam setiap tahunnya, untuk tahun 2024 ini, tema yang diusung adalah "Land Restoration, Desertification and Drought Resilience" atau "Restorasi Lahan, Penggurunan, dan Ketahanan terhadap Kekeringan" sebagai fokus perayaannya hari Lingkungan Hidup Sedunia. Perayaan hari Lingkungan Hidup Sedunia merupakan sebagai bentuk kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan berbagai bentuk ekosistem yang ada di dalamnya.

Bentuk kesadaran atas pentingnya lingkungan hidup harus dibarengi dengan sebuah langkah terstruktur dan tersistematis serta berkelanjutan dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara terukur sehingga hasil yang didapatkan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.

Terkait permasalahan lingkungan, bukan hanya sekadar sumber daya alamnya yang harus dikelola dengan baik dan benar dengan sistem terbarukan, namun juga pihak-pihak yang mengelolanya. Pengelolaan lingkungan bukan hanya sekadar mengambil keuntungan dari isi atau kandungan alamnya saja, namun juga harus menjaga keseimbangan alam secara komprehensif, mencakup seluruhnya dalam pola keseimbangan lingkungan hidup yang ada.

Kecakapan dan kompetensi terhadap pengelolaan lingkungan merupakan hal pokok yang harus dipatuhi sehingga bukan hanya sekadar mendapatkan perizinan dalam pengelolaan, namun juga harus ikut bertanggung jawab atas kemungkinan penurunan baku mutu lingkungan akibat pengelolaan lingkungan yang tidak tepat.

Peran seluruh elemen atau pemangku kepentingan baik dari sisi pemerintah, NGO, maupun kelompok masyarakat berperan penting dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Jangan sampai semangat atas perlindungan terhadap lingkungan dinodai kerusakan lingkungan di wilayah, baik di wilayah daratan maupun wilayah perairan, bahkan wilayah laut sekalipun.

Rusaknya ekologi atas dasar kepentingan pribadi dengan merusak lingkungan ataupun tindakan ilegal kerusakan lingkungan dengan dalih ekonomi. Aktivitas perusakan lingkungan tersebut akan berdampak negatif secara bertahap dengan adanya pencemaran udara, pencemaran air bersih, banyaknya sampah tak berurai, abrasi laut, sedimentasi perairan, pencemaran tanah, dan dampak kerusakan lainnya yang akan terdampak kembali terhadap masyarakat itu sendiri.

Kerusakan lingkungan ini terjadi karena keserakahan manusia untuk menguasai apa yang ada hanya untuk kesenangan sesaat. Lingkungan merupakan pemberian Tuhan untuk dikelola untuk mendapatkan manfaatnya. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan lebih mengarah pada pengoptimalan berbagai dimensi yang berbasis pada kebijakan terintegrasi, ilmu pengetahuan, arus teknologi berkelanjutan ramah lingkungan, dan dimensi kearifan lokal yang harus terus dijaga sebagai benteng terakhir yang hidup dalam masyarakat.

Keseimbangan pengelolaan lingkungan bisa dimulai dari diri sendiri yang menjadi budaya di tengah masyarakat kemudian terintegrasi dengan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk menjaga dan melestarian lingkungan berkelanjutan. Dengan langkah kecil ini, lingkungan hidup bisa kembali lebih hidup sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

(Artikel telah terbit di Bangkapos.com, edisi 5 Juni)