+62 (0717) 422145 Senin-Jumat: 07.30 - 16.00 WIB
Link Penting UBB

Artikel UBB

Universitas Bangka Belitung's Article
01 Juli 2024 | 10:09:00 WIB


Penguatan Gakkumdu untuk Mengawal Pesta Demokrasi Berkualitas


Ditulis Oleh : Dwi Haryadi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung


Pemilihan kepala daerah serentak tinggal hitungan bulan. Setelah pilpres dan pileg berlalu dan tinggal menunggu pelantikan, pesta demokrasi akan kembali digelar November mendatang. Tahapan demi tahapan terus dilakukan oleh penyelenggara.

Partai politik juga sudah mulai mencari, berkoalisi, dan akhirnya mengusung pasangan calon. Calon jalur independen juga sedang berusaha mengumpulkan dukungan KTP. Para kandidat juga sudah percaya diri tebar pesona dengan berbagai baliho mengenalkan diri di ruang publik. Masyarakat sendiri sudah mulai membahas berbagai alternatif calon dan peluangnya di warung-warung kopi, kafé, dan lain-lain.

Di samping persiapan yang matang khususnya oleh KPU, ada dinamika dan partisipasi publik, salah satu aspek penting penentu kualitas pemilihan kepala daerah adalah aspek pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Bicara pengawasan, maka posisi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menjadi sangat strategis.

Memahami regulasi
Apabila dicermati, ada beberapa regulasi yang mengatur tentang penegakan hukum terpadu. Pertama, Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020, tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Regulasi ini melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa regulasi inilah yang akan menjadi pedoman dalam pilkada serentak November mendatang.


Kedua, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Regulasi ini merupakan pengganti atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. Peraturan Bawaslu ini melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (11) Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat dikatakan bahwa perbawaslu ini menjadi pedoman dalam pemilu yang notabenenya khusus untuk pilpres dan pileg.


Di samping regulasi yang berbeda, sebenarnya dari istilah di undang-undang untuk pemilihan kepala daerah menggunakan istilah PEMILIHAN, meskipun publik terbiasa memakai istilah pemilihan kepala daerah (pilkada). Sementara untuk PEMILU digunakan untuk pilpres dan pileg.


Penguatan Gakkumdu


Meskipun ada perbedaan regulasi, penggunaan istilah dan calon yang dipilih berbeda, namun pengaturan di dalamnya memiliki banyak kesamaan dan hanya beberapa hal saja yang berbeda sesuai kebutuhan. Menjelang pemilihan serentak November mendatang, jika tidak ada perubahan maka peraturan bersama akan menjadi acuan Sentra Gakkumdu dalam bekerja. Posisinya yang strategis, maka butuh banyak penguatan dari sisi sumber daya maupun kelembagaan.


Dalam peraturan bersama diatur tentang asas dan prinsip penanganan pelanggaran. Ada tiga asas, yaitu persamaan di muka hukum, praduga tidak bersalah, dan legalitas. Menurut penulis, asas ini juga mencerminkan karakter dan kompetensi yang harus dimiliki oleh sumber daya di Gakkumdu.
Persamaan di depan hukum menuntut sumber daya manusia yang dapat memberlakukan sama semua pihak, seperti penyelenggara pemilihan, partai politik, para calon, simpatisan, dan lain-lain. Kemudian asas praduga tidak bersalah menuntut bahwa adanya dugaan dan temuan harus berbasis pada bukti yang kuat, melakukan klarifikasi, penyidikan, dan seterusnya sampai diputuskan bersalah. Terakhir, asas legalitas menuntut agar semua tindakan didasarkan pada hukum, bekerja sesuai SOP yang ada dan prosedural.


Kemudian dalam peraturan bersama juga mengatur tujuh prinsip yang juga menjadi bagian dari karakter dan kompetensi yang dimiliki oleh SDM di Gakkumdu, yaitu kebenaran, keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum, cepat, sederhana dan biaya murah, dan tidak memihak. Dapat penulis simpulkan, ada 3 karakter dan kompetensi yang harus dimiliki dari asas dan prinsip di atas adalah mampu bersikap adil, taat aturan dan bekerja profesional.


Penguatan sumber daya dan kelembagaan Sentra Gakkumdu dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sebenarnya sudah diatur dalam peraturan bersama, tinggal mengoptimalkannya pelaksanaannya. Mulai dari pelatihan, sosialisasi, publikasi, konseling, supervisi, pembinaan, dan pelaporan, serta anggaran. Pertama pelatihan, menurut penulis ada dua penguatan yang dapat dilakukan, dari sisi kompetensi dan capacity building.
Kompetensi dengan penguatan 3 hal. Pertama, aspek 3 P (paham tupoksi, paham aturan, dan paham prosedur). Kedua, melakukan simulasi kasus. Ketiga, melakukan telaah yurisprudensi dari putusan yang ada. Sementara itu, capacity building dengan melakukan kegiatan yang menginternalisasi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan sinergisitas.


Kemudian, di bagian sosialisasi penting memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mana saja tindak pidana pemilihan dan bagaimana alur proses penegakan hukumnya. Lalu, publikasi dapat dilakukan melalui banyak media, termasuk media sosial yang lebih efektif. Kemudian, konseling dan supervisi secara berjenjang, begitu pula pembinaan dan pelaporan secara up to date yang transparan. Terakhir anggaran, tentu harus ada supporting anggaran yang memadai untuk memfasilitasi kegiatan Gakkumdu.

Semoga Gakkumdu dapat mengawal pesta demokrasi yang menghasilkan pimpinan daerah yang berkualitas.

(Artikel telah terbit di Bangkapos.com, edisi Kamis 27 Juni 2024)



UBB Perspectives

Hulu Hilir Menekan Overcrowded

Carbon Offset : Blue Ocean dan Carbon Credit

Hari Lingkungan Hidup: Akankah Lingkungan “Bisa” Hidup Kembali?

Juga Untuk Periode Berikut

Untuk Periode Berikut

Stereotipe Pendidikan Feminis

Urgensi Perlindungan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Menangani Pekerja Anak Di Sektor Pertambangan Timah

Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Asam Laktat Asal Ikan Mujair (Oreochromis mossambicus) yang Berpotensi Sebagai Probiotik

Pemanfaatan Biomikri dalam Perlindungan Lingkungan: Mengambil Inspirasi dari Alam Untuk Solusi Berkelanjutan

FAKTOR POLA ASUH DALAM TUMBUH KEMBANG ANAK

MEMANFAATKAN POTENSI NUKLIR THORIUM DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : PELUANG DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Pengaruh Sifat Fisika, Kimia Tambang Timah Terhadap Tingkat Kesuburan Tanah di Bangka Belitung

Akuntan dan Jurnalis: Berkolaborasi Dalam Optimalisasi Transparan dan Pertanggungjawaban

Sustainable Tourism Wisata Danau Pading Untuk Generasi Z dan Alpa

Perlunya Revitalisasi Budaya Lokal Nganggung di Bangka Belitung

Semangat PANDAWARA Group: Dari Sungai Kotor hingga Eksis di Media Sosial

Pengaruh Pembangunan Produksi Nuklir pada Wilayah Beriklim Panas

Pendidikan dan Literasi: Mulailah Merubah Dunia Dari Tindakan Sederhana

Mengapa APK Perguruan Tinggi di Babel Rendah ?

Dekonstruksi Cara Pikir Oposisi Biner: Mengapa Perlu?

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN ASAS GOOD GOVERNANCE

UMP Bangka Belitung Naik, Payung Hukum Kesejahteraan Pekerja atau Fatamorgana Belaka?

Membangun Kepercayaan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Serta Transparansi Alokasi Pajak

Peran Generasi Z di Pemilu 2024

Pemilu Serentak 2024 : Ajang Selebrasi Demokrasi Calon Insan Berdasi

Menelusuri Krisis Literasi Paradigma dan Problematik di Bumi Bangka Belitung

Peran Pemerintah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Protein Hewani Melalui Pemanfaatan Probiotik dalam Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (Siska)

TIMAH “BERPERI”

Jasa Sewa Pacar: Betulkah Menjadi sebuah Solusi?

Peran Sosial dan Politis Dukun Kampong

Mahasiswa dan Masalah Kesehatan Mental

Analogue Switch-off era baru Industri pertelevisian Indonesia

Di Era Society 50 Mahasiswa Perlu Kompetensi SUYAK

HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, sudah merdekakah kita?

Pemblokiran PSE, Pembatasan Kebebasan Berinternet?

Jalan Ketiga bagi Sarjana

Pentingnya Pemahaman Moderasi Beragama Pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum

SOCIAL MAPPING SEBAGAI SOLUSI TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM

Bisnis Digital dan Transformasi Ekonomi

Merebut Hati Gen Z

Masyarakat Tontonan dan Risiko Jenis Baru

Penelitian MBKM Mahasiswa Biologi

PEREMPUAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN TIMAH (Refleksi atas Peringatan Hari Kartini 21 April 2022)

Kiat-kiat Menjadi “Warga Negara Digital” yang Baik di Bulan Ramadhan

PERANG RUSIA VS UKRAINA, NETIZEN INDONESIA HARUS BIJAKSANA

Kunci Utama Memutus Mata Rantai Korupsi

Xerosere* Bangka dan UBB

Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan

SI VIS PACEM PARABELLUM, INDONESIA SUDAH SIAP ATAU BELUM?

RELASI MAHA ESA DAN MAHASISWA (Refleksi terhadap Pengantar Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum)

KONKRETISASI BELA NEGARA SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MENGHADAPI PERANG DUNIA

Memaknai Sikap OPOSISI ORMAWA terhadap Birokrasi Kampus

Timah, Kebimbangan yang Tak akan Usai

Paradigma yang Salah tentang IPK dan Keaktifan Berorganisasi

Hybrid Learning dan Skenario Terbaik

NEGARA HARUS HADIR DALAM PERLINDUNGAN EKOLOGI LINGKUNGAN

Mental, Moral dan Intelektual: Menakar Muatan Visi UBB dalam Perspektif Filsafat Pierre Bourdieu

PEMBELAJARAN TATAP MUKA DAN KESIAPAN

Edukasi Kepemimpinan Milenial versus Disintegrasi

Membangun Kepemimpinan Pendidikan di Bangka Belitung Berbasis 9 Elemen Kewarganegaraan Digital

Menuju Kampus Cerdas, Ini yang Perlu Disiapkan UBB

TI RAJUK SIJUK, DIANTARA KESEMPATAN YANG TERSEDIA

TATAP MUKA

Mengimajinasikan Dunia Setelah Pandemi Usai

MENJAGA(L) LINGKUNGAN HIDUP

STOP KORUPSI !

ILLEGAL MINING TIMAH (DARI HULU SAMPAI HILIR)

KARAKTER SEPERADIK

SELAMAT BEKERJA !!!

ILLEGAL MINING

Pers dan Pesta Demokrasi

PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

GENERASI (ANTI) KORUPSI

KUDETA HUKUM

Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

NETRALITAS DAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU

Siapa Penjarah dan Perampok Timah ???

Memproduksi Kejahatan

Potret Ekonomi Babel

Dorong Kriminogen

Prinsip Pengelolaan SDA

Prostitusi Online

Menjaga Idealisme dan Kemandirian Pers

JUAL BELI BERITA

POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

Penelitian Rumpon Cumi Berhasil di Perairan Tuing, Pulau Bangka

Budidaya Ikan Hias Laut

Gratifikasi, Hati-Hatilah Menerima Sesuatu

KEPUASAN HUKUM

JANGAN SETOR KE APARAT

JAKSA TIPIKOR SEMANGAT TINGGI