+62 (0717) 422145 Senin-Jumat: 07.30 - 16.00 WIB
Link Penting UBB

Artikel UBB

Universitas Bangka Belitung's Article
09 Juli 2024 | 15:30:00 WIB


Hulu Hilir Menekan Overcrowded


Ditulis Oleh : Dwi Haryadi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung


MENTERI Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini overcrowded atau melebihi kapasitas sebesar 89 persen. Kita memiliki 531 lapas/rutan dengan kapasitas 140.424 orang, namun dihuni oleh 265.346 orang. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR bulan Juni yang lalu.

Bagaimana dengan kondisi di Kepulauan Bangka Belitung? Berdasarkan data yang diakses pada https://sdppublik.ditjenpas.go.id, data terakhir diperbarui Rabu, 3 Juli 2024 jam 18.30, total penghuni (tahanan dan narapidana) berjumlah 2.698 orang, sementara itu kapasitas hanya 1.311. Artinya ada kelebihan kapasitas sekitar 48 persen. Berdasarkan data 7 lapas/rutan, hanya 2 saja, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang yang penghuninya masih di bawah kapasitas.


Spirit pembinaan dan overcrowded

Secara histori, transformasi pemasyarakatan terjadi di era tahun 60-an, tepatnya 5 Juli 1963, di mana Sahardjo, S.H. dalam penganugerahan gelar doctor honoris causa menyampaikan bahwa di bawah Pohon Beringin Pengayoman maka tujuan hukum pidana adalah mengayomi masyarakat. Bukan hanya masyarakat umum yang diayomi dari tindak kejahatan, namun masyarakat yang tersesat juga diayomi dengan memberikan bekal hidup, membimbing agar bertobat, dan mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Singkatnya, tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan.

Pernyataan tersebut menunjukkan spirit baru sekaligus men-declare bahwa tujuan pemidanaan berupa pembalasan dalam sistem penjara warisan kolonial tidak sejalan dengan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Transformasi tujuan pemidanaan dari pembalasan ke pengayoman, kemudian dari penjara ke lembaga pemasyarakatan merupakan lompatan yang mengubah wajah penjara yang horor dan terpisah dari sosial masyarakat kini menjadi humanis dan terintegrasi dengan masyarakat

Di saat transformasi di atas sudah berjalan, tantangan yang terus menjadi momok adalah overcrowded yang menyebabkan tidak optimal untuk proses pembinaan dan integrasi sosial. Overcrowded bukan sebatas persoalan kapasitas ruangan/sel yang jadi sangat terbatas, namun juga berdampak pada aspek yang lain, seperti ketersediaan air, aktivitas kamar mandi, kebersihan, kesehatan, sanitasi, dan kebutuhan makan minum yang semuanya butuh anggaran. Kemudian berbagai fasilitas yang tersedia seperti tempat ibadah, olahraga, dan lain-lain tidak optimal karena banyak yang menggunakan. Sementara itu, desain awal bangunan lapas dan fasilitasnya dibuat dengan kapasitas yang tidak overcrowded.


Ultimum remidium dan RJ

Daya upaya untuk menekan overcrowded pada dasarnya sudah banyak dilakukan melalui berbagai kebijakan dan terobosan. Namun, faktanya tetap saja yang dipidana masuk ke lapas tidak sebanding dengan jumlah yang keluar. Pendekatan pidana sebagai sarana terakhir atau ultimum remidium harus menjadi prinsip utama yang digunakan oleh pembuat undang-undang.

Selama ini, hampir di semua undang-undang ada ketentuan pidana yang menyebabkan overcriminalization. Ini akibat terlalu mudahnya kita mengkriminalisasi perbuatan sebagai tindak pidana. Padahal, ada rambu-rambu kriminalisasi, seperti perbuatan itu membahayakan, berpotensi ada korban, seimbang antara pelarangan dengan hasil yang dicapai, mempertimbangkan beban kerja penegak hukum dan lain-lain.

Seharusnya perbuatan yang dinilai lebih ke ranah hukum privat atau hukum publik yang bersifat administratif cukup mekanisme penyelesaiannya dengan hukum perdata atau administrasi. Tidak ada ancaman pidana yang akan menjadi jalan panjang karena melibatkan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Selanjutnya adalah adanya restorative justice, di mana dengan persyaratan tertentu yang bisa dipenuhi maka penyelesain perkara pidana tidak perlu diproses lebih lanjut sampai ke meja hijau. Kejaksaan Agung pada tahun 2023 telah menyetujui 2.407 perkara untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Sementara itu, Polri tahun 2023 menyelesaikan 18.175 perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Dengan prinsip ultimum remidium serta pelaksanaan RJ dapat mengurangi overcrowded di lapas secara bertahap.


Permudah di hilir

Apabila pendekatan ultimum remidium dan RJ menjadi langkah strategis untuk mengurangi overcrowded dari hulu, maka di hilir juga harus ada upaya nyata yang sama. Lembaga pemasyarakatan sebagai institusi di hilir, harus punya kebijakan yang mempermudah para narapidana dan anak untuk bebas dengan berbagai instrumen, seperti kemudahan terkait syarat pemberian remisi, pembebasan bersyarat dan lain-lain.

Hal itu bukan berarti mengenyampingkan pelanggaran atau kejahatan yang sudah dilakukan terpidana atau lebih berorientasi pada pelaku ketimbang korban, namun mereka sudah menjalani sanksi pidana yang diberikan, dan yang perlu diingat bahwa kita sudah bergeser dari tujuan pembalasan ke pembinaan. Artinya, makin cepat bebas dan kembali berintegrasi ke masyarakat itu lebih baik. Ini juga penting untuk mengikis stigma negatif yang terus melekat kepada para mantan narapidana yang justru menghambat proses resosialisasi.

Terkait upaya di hulu ini, Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya telah memiliki regulasi yang kemudian berubah dari waktu ke waktu dalam rangka adaptasi dengan perubahan kebijakan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjadi instrumen hukum di hilir yang dapat menjadi jalan bagi pengurangan overcrowded. Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini sudah mengalami sampai perubahan ketiga, di mana setiap perubahan ada kebijakan baru yang makin mempermudah.

Pada perubahan pertama tujuannya adalah untuk percepatan dan pemberian hak remisi bagi narapidana pidana umum dan anak. Di perubahan kedua, dampak dari putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 28P/HUM/2021 yang menghapus dua ketentuan dalam PP Nomor 99/2012 perihal Pemberian Remisi atau Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Persyaratan itu dirasa bisa menghambat karena tidak semua narapidana memenuhi persyaratan tersebut. Meskipun tujuannya positif, namun faktanya memang tidak semua narapidana pada posisi terlibat atau akses yang lebih terkait tindak pidana yang sudah dilakukannya.

Kemudian pada perubahan ketiga, titik beratnya mendorong pemberian remisi bagi narapidana kelompok berkebutuhan khusus yang memiliki kerentanan dan kebutuhan yang kompleks. Jadi perubahannya lebih fokus pada ketentuan remisi atas nama kemanusiaan.

Meskipun permenkumham tersebut sudah berupaya mendorong upaya percepatan, kemudahan syarat, dan lain sebagaimana guna mengurangi overcrowded, mamun di lapangan dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala. Misalnya soal penjamin yang belum semuanya bersedia, baik itu keluarga, lembaga sosial, instansi pemerintah, dan swasta. Akibatnya usulan tidak bisa diajukan. Masih ada ketakutan, ketidakpahaman dan keraguan dari calon penjamin untuk memberikan jaminannya, terlebih apabila yang dijamin melarikan diri atau kembali melakukan tindak pidana.

Dari sisi keluarga yang syarat hanya sampai derajat kedua ternyata juga bisa menjadi kendala, karena merupakan pendatang, atau memang keluarga derajat satu dan dua memang tidak mau menjamin. Begitu pula dari aspek formal regulasi yang sudah sampai perubahan ketiga kiranya untuk dapat disatukan dalam satu peraturan sehingga upaya memahami dan pelaksanaan di lapangan lebih mudah. Akhirnya, daya upaya mengatasi overcrowded ini harus terus dilakukan dengan berbagai kebijakan dan terobosan dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan bersama.

(Artikel telah terbit di Bangkapos.com, edisi 7 Juli 2024)



UBB Perspectives

Penguatan Gakkumdu untuk Mengawal Pesta Demokrasi Berkualitas

Carbon Offset : Blue Ocean dan Carbon Credit

Hari Lingkungan Hidup: Akankah Lingkungan “Bisa” Hidup Kembali?

Juga Untuk Periode Berikut

Untuk Periode Berikut

Stereotipe Pendidikan Feminis

Urgensi Perlindungan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Menangani Pekerja Anak Di Sektor Pertambangan Timah

Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Asam Laktat Asal Ikan Mujair (Oreochromis mossambicus) yang Berpotensi Sebagai Probiotik

Pemanfaatan Biomikri dalam Perlindungan Lingkungan: Mengambil Inspirasi dari Alam Untuk Solusi Berkelanjutan

FAKTOR POLA ASUH DALAM TUMBUH KEMBANG ANAK

MEMANFAATKAN POTENSI NUKLIR THORIUM DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : PELUANG DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Pengaruh Sifat Fisika, Kimia Tambang Timah Terhadap Tingkat Kesuburan Tanah di Bangka Belitung

Akuntan dan Jurnalis: Berkolaborasi Dalam Optimalisasi Transparan dan Pertanggungjawaban

Sustainable Tourism Wisata Danau Pading Untuk Generasi Z dan Alpa

Perlunya Revitalisasi Budaya Lokal Nganggung di Bangka Belitung

Semangat PANDAWARA Group: Dari Sungai Kotor hingga Eksis di Media Sosial

Pengaruh Pembangunan Produksi Nuklir pada Wilayah Beriklim Panas

Pendidikan dan Literasi: Mulailah Merubah Dunia Dari Tindakan Sederhana

Mengapa APK Perguruan Tinggi di Babel Rendah ?

Dekonstruksi Cara Pikir Oposisi Biner: Mengapa Perlu?

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN ASAS GOOD GOVERNANCE

UMP Bangka Belitung Naik, Payung Hukum Kesejahteraan Pekerja atau Fatamorgana Belaka?

Membangun Kepercayaan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Serta Transparansi Alokasi Pajak

Peran Generasi Z di Pemilu 2024

Pemilu Serentak 2024 : Ajang Selebrasi Demokrasi Calon Insan Berdasi

Menelusuri Krisis Literasi Paradigma dan Problematik di Bumi Bangka Belitung

Peran Pemerintah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Protein Hewani Melalui Pemanfaatan Probiotik dalam Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (Siska)

TIMAH “BERPERI”

Jasa Sewa Pacar: Betulkah Menjadi sebuah Solusi?

Peran Sosial dan Politis Dukun Kampong

Mahasiswa dan Masalah Kesehatan Mental

Analogue Switch-off era baru Industri pertelevisian Indonesia

Di Era Society 50 Mahasiswa Perlu Kompetensi SUYAK

HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, sudah merdekakah kita?

Pemblokiran PSE, Pembatasan Kebebasan Berinternet?

Jalan Ketiga bagi Sarjana

Pentingnya Pemahaman Moderasi Beragama Pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum

SOCIAL MAPPING SEBAGAI SOLUSI TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM

Bisnis Digital dan Transformasi Ekonomi

Merebut Hati Gen Z

Masyarakat Tontonan dan Risiko Jenis Baru

Penelitian MBKM Mahasiswa Biologi

PEREMPUAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN TIMAH (Refleksi atas Peringatan Hari Kartini 21 April 2022)

Kiat-kiat Menjadi “Warga Negara Digital” yang Baik di Bulan Ramadhan

PERANG RUSIA VS UKRAINA, NETIZEN INDONESIA HARUS BIJAKSANA

Kunci Utama Memutus Mata Rantai Korupsi

Xerosere* Bangka dan UBB

Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan

SI VIS PACEM PARABELLUM, INDONESIA SUDAH SIAP ATAU BELUM?

RELASI MAHA ESA DAN MAHASISWA (Refleksi terhadap Pengantar Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum)

KONKRETISASI BELA NEGARA SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MENGHADAPI PERANG DUNIA

Memaknai Sikap OPOSISI ORMAWA terhadap Birokrasi Kampus

Timah, Kebimbangan yang Tak akan Usai

Paradigma yang Salah tentang IPK dan Keaktifan Berorganisasi

Hybrid Learning dan Skenario Terbaik

NEGARA HARUS HADIR DALAM PERLINDUNGAN EKOLOGI LINGKUNGAN

Mental, Moral dan Intelektual: Menakar Muatan Visi UBB dalam Perspektif Filsafat Pierre Bourdieu

PEMBELAJARAN TATAP MUKA DAN KESIAPAN

Edukasi Kepemimpinan Milenial versus Disintegrasi

Membangun Kepemimpinan Pendidikan di Bangka Belitung Berbasis 9 Elemen Kewarganegaraan Digital

Menuju Kampus Cerdas, Ini yang Perlu Disiapkan UBB

TI RAJUK SIJUK, DIANTARA KESEMPATAN YANG TERSEDIA

TATAP MUKA

Mengimajinasikan Dunia Setelah Pandemi Usai

MENJAGA(L) LINGKUNGAN HIDUP

STOP KORUPSI !

ILLEGAL MINING TIMAH (DARI HULU SAMPAI HILIR)

KARAKTER SEPERADIK

SELAMAT BEKERJA !!!

ILLEGAL MINING

Pers dan Pesta Demokrasi

PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

GENERASI (ANTI) KORUPSI

KUDETA HUKUM

Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

NETRALITAS DAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU

Siapa Penjarah dan Perampok Timah ???

Memproduksi Kejahatan

Potret Ekonomi Babel

Dorong Kriminogen

Prinsip Pengelolaan SDA

Prostitusi Online

Menjaga Idealisme dan Kemandirian Pers

JUAL BELI BERITA

POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

Penelitian Rumpon Cumi Berhasil di Perairan Tuing, Pulau Bangka

Budidaya Ikan Hias Laut

Gratifikasi, Hati-Hatilah Menerima Sesuatu

KEPUASAN HUKUM

JANGAN SETOR KE APARAT

JAKSA TIPIKOR SEMANGAT TINGGI