Dosen Magister Hukum Universitas Bangka Belitung

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2023, periode Januari sampai dengan November tercatat ada 15.120 kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah tersebut jika diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki berjumlah 4.691 orang dan perempuan berjumlah 12.158 orang. Apabila dicermati, korban lebih dominan pada anak perempuan.

Sementara itu, di level Kota Pangkalpinang, penjabat wali kota dalam sebuah kesempatan menyampaikan kepada media bahwa data kasus kekerasan terhadap anak mulai Januari-Agustus 2024 sudah mencapai 80 kasus. Kondisi ini menjadi keprihatinan sekaligus pekerjaan rumah kita semua bahwa anak-anak kita berada di lingkungan yang belum sepenuhnya ramah anak, termasuk di tempat-tempat bermain dan belajar seperti lingkungan pendidikan.

Dari Konstitusi Sampai Perda

Upaya serius perlindungan anak diatur khusus dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Norma konstitusi ini secara jelas dan tegas mengatur bahwa hak anak harus dilindungi dalam tumbuh kembangnya dan jauh dari aksi kekerasan serta perlakuan diskriminasi. Norma konstitusi ini kemudian melahirkan berbagai produk hukum lainnya, mulai dari undang-undang sampai ke peraturan daerah serta peraturan teknis lainnya.

Kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga sudah mengalami perubahan. Kemudian, khusus penanganan anak yang berhadapan dengan hukum kita sudah memiliki Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ada mekanisme dan pendekatan yang berbeda ketika anak menjadi korban atau pelaku dalam proses hukumnya mulai dari tahapan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Di samping undang-undang, ada juga peraturan pemerintah yang fokus pada perlindungan anak, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya dalam pengasuhan yang baik demi kepentingan dan kebaikan masa depan mereka. Pengasuhan yang buruk bisa memengaruhi tumbuh kembang anak.

Di tingkat lokal, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Di Kota Pangkalpinang, setidaknya ada tiga produk hukum yang fokus pada perlindungan anak, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Keempat prinsip ini penting untuk kita pahami.

Pertama, terhadap anak tidak boleh ada perlakuan diskriminasi dalam bentuk apa pun. Kedua, yang diutamakan dan diprioritaskan adalah kepentingan terbaik anak. Ketiga, hak hidup dan tumbuh kembang anak harus dijamin dan menjadi perhatian serius di mana pun anak berada. Keempat, harus ada penghargaan terhadap setiap pendapat anak. Artinya, kita sebagai orang dewasa atau orang tua perlu memberikan ruang terhadap pendapat dan keinginan anak. Tidak selamanya pendapat kita benar, terlebih jika dipaksakan kepada anak.

Tujuan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah meliputi empat aspek, yaitu: mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; mengurangi risiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah; menangani anak sebagai korban, pelaku, atau saksi kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah; serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, serta perlakuan salah terhadap anak.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai kegiatan, seperti penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, serta dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan diskriminasi, peperangan, dan kejahatan seksual. Dalam masa kampanye pemilihan kepala daerah misalnya, diharapkan semua pihak menghindari membawa atau melibatkan anak-anak.

Terhadap anak yang terlibat dengan kasus hukum, hak-haknya tetap dilindungi. Mereka berhak mendapatkan perlakuan manusiawi dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif, membela diri, dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan serta diskriminasi seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak atas kerahasiaan identitasnya.

Upaya Penanganan

Penanganan anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah meliputi pelayanan pengaduan, tindakan penyelamatan, pemulihan, reintegrasi sosial, dan perlindungan hukum. Khusus pengaduan dan pelaporan yang menjadi langkah awal penanganan, Kota Pangkalpinang memiliki UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang berfungsi menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, mendampingi proses hukum, dan memberikan pendampingan psikologis. Proses pelaporan juga dapat diakses melalui aplikasi rindupuan.pangkalpinangkota.go.id yang memungkinkan masyarakat melaporkan kasus kekerasan dengan lebih mudah.

Kota/Kabupaten Layak Anak Jadi PR Kepala Daerah Mendatang

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 160 Tahun 2023 tentang Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai Provinsi Layak Anak (Provila), bersama 13 provinsi lainnya. Ini merupakan prestasi, mengingat tidak semua provinsi memperoleh status tersebut. Namun, pencapaian ini juga menjadi tantangan untuk terus menciptakan inovasi dan kebijakan ramah anak.

Di level kabupaten/kota, ada empat tingkatan Kota Layak Anak, yaitu Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. Dari tujuh kabupaten/kota di Bangka Belitung, masih ada yang berada di tingkat Pratama, yaitu Kabupaten Bangka Barat. Di tingkat Madya ada Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang. Sementara dua kabupaten, Bangka dan Bangka Tengah, berada di tingkat Nindya.

Kita berharap, kepala daerah terpilih dapat terus berupaya meningkatkan kebijakan, dukungan anggaran, sarana prasarana, menciptakan sekolah, ruang publik, kantor, dan tempat ibadah yang ramah anak demi meningkatkan status Kota Layak Anak. Bukan hanya capaian seremonial di atas kertas, tetapi juga untuk betul-betul melindungi anak-anak kita demi masa depan bangsa.

Artikel telah terbit di bangkapos.com, edisi 6 November 2024