Penyerahan cinderamata dari Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Bapak Fasli Jalal, Dirjen Dikti

---

Sejak tahun 50-an, ia diperjuangkan, meski sebatas wacana seiring perjuangan pembentukan provinsi baru. Ketika lalu kepulauan Bangka Belitung resmi berbentuk provinsi pada Februari 2001 lalu, bahkan perlu delapan tahun lagi untuk dapat kepastian. Senin kemarin (2/3) bukan hari yang biasanya, sebab sejarah Universitas Bangka Belitung (UBB) dicatat jelas. Peristiwa penyerahan aset UBB dan Polman Timah kepada Pemerintah Pusat akhirnya menegaskan penegerian adalah kepastian.

Sebuah acara yang berlangsung singkat, tidak kurang tiga jam berlangsung dalam hening. Tetap tak bisa menyembunyikan kebahagiaan. Sebuah senin pagi yang kadang riuh oleh tepuk tangan.

Bertempat di lantai III kantor Gubernur kepulauan Bangka Belitung, senin pagi tersebut berlangsung acara serah terima aset kepada Pemerintah Pusat. Dalam acara ini, ratusan pasang mata menyaksikan satu persatu tokoh penting bergantian menorehkan tandatangan pada lima berkas berita acara dalam map tersebar atas meja.

Inilah hari yang ditunggu-tunggu, sebuah akhir, namun juga sebuah awal bagaimana sebuah universitas daerah bermetamorfosir dalam ranah pendidikan tanah air. Impian yang jadi kenyataan. Hari bahagia, sebab sebentar lagi universitas juga Poleteknik dilekatkan dalam status negeri, Perguruan Tinggi Negeri.

---

Foto penandatangan oleh Direktur Timah

---

Pada acara yang bertajuk, "Penyerahan asset UBB dan Polman Timah kepada Pemerintah Pusat tersebut, Gubernur menyerahkan aset UBB berupa tanah seluas kurang lebih 152 Ha, di desa Balunijuk kecamatan Merawang, Yayasan Pendidikan Bangka Belitung, Ir Thobrani Alwi MSM menyerahkan institusi berikut Sumber Daya Manusia UBB,lalu masing-masing Direktur PT.Tambang Timah dan PT.Timah Industri menyerahkan aset berupa lahan, keduanya anak perusahaan PT.Timah Tbk, pemilik lahan di kampus Polman Timah. Sedang dari PT.Timah Tbk, Wachid Usman menyerahkan institusi Polman Timah. Seluruhnya diserahkan ke Pemerintah pusat yang diwakili Direkur Jenderal pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Fasli Djalal P.hd. Bila dirupiahkan, Total aset UBB yang diserahkan kurang lebih 20 milyar, sedangkan Polman mencapai 30 M.

---

Penandatangan Surat penerimaan Asset oleh Bapak Fasli Jalal, Dirjen Dikti

---

Ruang pertemuan membludak, barisan depan dihadiri sejumlah tokoh-tokoh dan pejabat penting, diantaranya Rusli Rahman dan Azhar Romli anggota DPD dan DPR RI perwakilan Bangka Belitung, , Direktur Polman Timah, Judi Kristanto, Ketua MUI,KH.Usman Fathan, DR.Hendarman, Direktur Kembagaan Dikti , sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten, tokoh-tokoh pendidikan , kalangan pengusaha dan undangan penting lainnya.

---

Foto para undangan pada acara penyerahan asset UBB 2 maret 2009

---

Berikutnya seluruh civitas akademika UBB dan Polman Timah, lalu barisan mahasiwa-mahasiswi kedua perguruan tinggi ini tumpah ruah. Menatap jelas dan penuh harap. Sedang dihadapan , Gubernur Provinsi kepulauan Bangka Beliung, dengan Eko Maulana Ali bersanding dengan Rektor UBB, Prof.DR.Bustami Rahman,M.M, Ketua DPRD I, Munir SH, Dirjen DIkti, Fasli Djalal P.hd, Kapolda Bangka Belitung, Kombes. Anton Setiadi, dan Deputi Kelembagaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

---

Foto suasana acara penyerahan asset UBB di kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

---

Sebagai sebuah syarat menjadi negeri, penyerahan aset kepada pemerintah pusat adalah wajib hukumnya. Hebatnya bukan hanya satu Perguruan tinggi yang akan secara resmi dinegerikan, namun dua sekaligus. Sebelumnya Polman Timah bernaung di UBB, namun akhirnya dikembalikan pada status semula, Politeknik tersendiri, setelah adanya Peraturan pemerintah yang tidak memperbolehkan adanya dua Perguruan Tinggi dalam satu institusi. Jika berjalan mulus, Bangka Belitung akan punya tiga perguruan tinggi negeri (PTN), sebelumnya ada Sekolah Tinggi Agama Islam negeri (STAIN) yang telah resmi menyandang negeri lima tahun.

Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan kembali bahwa memiliki universitas negeri adalah aspirasi seluruh masyarakat serumpun sebalai. Bahkan wacana ini muncul pada tahun 50-an lalu, seiring wacana pembentukan provinsi. Jadi, perjuangan memiliki universitas negeri adalah perjuangan yang sangat panjang. Komitmen pemerintah pun dibuktikan dengan mendukung penuh keberadaan UBB, baik dalam operasional maupun proses penegeriannya sedari awal hingga sekarang. Tahun ini saja, pemerintah provinsi mengalokasikan dana APBD hingga mencapai 30 Milyar lebih. Termasuk didalamnya pembangunan dua gedung di lokasi kampus terpadu di Balunijuk, yang telah selesai pengerjaannya.

---

Foto Sambutan Gubernur Babel Ir. Eko Maulana Ali SAP. Msc

---

Eko masih mengingat, betapa impian memiliki universitas negeri ini mengemuka dalam masa awal perjuangan pembentukan provinsi, ketika itu tokoh dari kalangan muda bersepakat akan turut berjuang bila ada jaminan untuk membentuk universitas negeri nanti. " Bahwa sejak awal, kita memang menginginkan adanya universitas negeri, ungkap Eko. Beliau juga mengharapkan, dengan telah dilakukannya penyerahan asset, UBB dapat disegerakan menjadi negeri.

Fasli Djalal mengapresiasi usaha masyarakat Bangka Belitung yang bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan status negeri. " Kami terharu terhadap usaha pemerintah daerah dan PT.Timah yang begitu gigih dalam memperjuangkan UBB,ungkapnya. Proses penegerian UBB dan Polman Timah diakui Fasli merupakan yang paling lancar bahkan hanya butuh 10 hari untuk melengkapi naskah akademik, salah satu syarat penegerian. Beliau pun berjanji akan memproses penegerian ini secepatnya.

---

Sambutan Bapak Fasli Jalal, Dirjen Dikti

---

Proses ini merupakan akhir dari kerja panita penegerian yang diketuai DR. Hendarman selaku Deputi Kelembagaan Dikti beberapa waktu sebelumnya. Awalnya adalah penyusunan naskah akademik oleh kedua perguruan tinggi (PT) lalu diajukan ke Panitia penegerian, terakhir pada 5 februari lalu. Proses ini termasuk cepat karena proses penyusunannya berlangsung hanya 10 hari saja. Selanjutnya panitia penegerian dari Dikti melakukan kunjungan khusus ke UBB dan Polman Timah untuk memverifikasi aset. Hasil akhirnya adalah kedua PT dinilai layak untuk mendapatkan status negeri.

Perlu diketahui, setelah proses serah terima asset ini, nantinya UBB dan Polman tinggal menunggu surat keputusan dari pemerintah. Untuk UBB surat keputusan ditandatangani oleh Presiden, sedangkan untuk Polman Timah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan nasional.

Lebih lanjut, Fasli mengutarakan harapannya agar UBB mampu menjadi universitas kelas dunia (world Class University). Jadi bukan hanya mampu bersaing dalam tingkatan nasional namun juga internasional. "Meski merupakan universitas baru, namun jangan ragu untuk menerima program kelas asing, harapnya. Meski ia mengakui dana untuk pengembangan universitas dari pemerintah pusat masih terlalu minim, untuk 100-an Perguruan tinggi negeri di seluruh pelosok Indonesia. Namun Fasli yakin bahwa dengan melihat semangat dan niat masyarakat Bangka Belitung yang begitu besar, impian tersebut akan dapat tercapai.

Sehari sebelumnya, minggu (1/3) dalam konferensi Pers yang diadakan di rektorat UBB, jl. Merdeka no 4 Pangkalpinang, Rektor UBB, Prof. DR. Bustami Rahman, MS didampingi ketua Yayasan, Thobrani Alwi dan Direktur Polman Timah, Judi Kristanto menyatakan acara serah terima asset ibarat ijab Kabul bagi kedua mempelai yang akan menikah, tinggal menunggu penandatanganan secara resmi oleh presiden. " ini sebagai syarat UBB menjadi universitas negeri. UBB akan memperoleh status negeri menunggu surat-suratnya, kita akan menyerahkan aset yang dimiliki kepada pemerintah pusat, ujarnya.

Ketua YPBB , Thobrani Alwi mengungkapkan apresiasi yang mendalam dari masyarakat Bangka Belitung atas perubahan status ini, sebab masyarakat menunggu sekian lama adanya universitas negeri. Sudah lama kita menantikan UBB ini menjadi negeri akhirnya terwujud, tak hanya UBB saja, pada satu kesempatan ini kita memperoleh dua status negeri sekaligus, yaitu UBB dan Polman, Ujar Thobrani.

Meski telah resmi diserahkan pada pemerintah pusat, Thobrani mengharapkan pemerintah daerah maupun swasta tetap membantu perkembangan UBB dan Polman. Selama ini operasionalisasi kedua PT disokong sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dan PT.Timah. bahkan pembangunan dua gedung perkuliahan di kampus terpadu balun ijuk bantuan Pemerintah Provinsi telah rampung dan kini telah ditempati fakultas teknik dan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosiologi UBB. Direncanakan juga bantuan gedung perkuliahan dari PT.Timah akan segera dibangun dalam waktu dekat.

Sementara itu, Judi Kristanto mengakui adanya dua penegerian sebuah PT dalam waktu yang sama belum pernah terjadi dalam sebuah provinsi. " Ini merupakan sebuah apresiasi buat Babel memiliki sejumlah perguruan tinggi negeri diantaranya STAIN SAS, UBB dan Polman Timah, ungkapnya.

Dengan adanya UBB dan Polman Timah, Bustami berharap dapat menaikkan Angka Partisipasi Kuliah (APK) di Bangka Belitung yang masih sangat rendah yakni 3 persen, angka ini jauh dari APK nasional yang mencapai 17 persen. Bahkan masih jauh kalah dengan Malaysia dengan APK 30 persen, atau Korsel yang mampu bertengger di angka 92 persen.

Namun Bustami menegaskan kehadiran UBB bukan semata-mata ingin menaikkan jumlah APK, banyaknya lulusan SMA atau setingkat yang masuk dan kuliah ke universitas, tapi UBB ingin memfokuskan pada kualitas lulusan yang bermutu tinggi. Hal ini sama halnya dengan keinginan memberikan jatah kursi 80 persen pada lulusan sma lokal khusus Bangka Belitung, "bukan berarti sebanyak mungkin mahasiswa yang dikejar tapi sekali lagi memperhatikan standar seleksi sehingga pada akhirnya kualitas lulusan tidak rendah." Ujarnya.


Penantian kami tidak sia-sia

Serah terima asset kemarin yang jelas berbahagia tentunya mahasiswa. Sebab mereka lah yang akan menikmati bagaimana kuliah di universitas negeri. Meski Fasli Djalal sempat mengungkapkan rencana menjadikan UBB sebagai BHP, namun ketika ditanya dalam konfrensi pers, Rektor UBB optimis bahwa untuk universitas baru, rencana ini belum bisa direalisasikan kepada UBB. Menurutnya realisasi BHP perlu beberapa tahun lagi. Toh meskipun nanti BHP jadi diberlakukan pada UBB, menurutnya UBB tidak akan dilepas berjalan sendiri tanpa pengarahan dan bimbingan dari Pemerintah Pusat, terus dana pembiayaan tentu akan diperhatikan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat mengingat UBB masih berusia balita.

Bagi mahasiswa serah terima asset berarti negeri, dan menjadi negeri adalah alasan mereka untuk kuliah di UBB. "Yang pastinya, saya sebagai mahasiswa UBB merasa bangga, terharu dan bahagia, karena impian selama ini tercapai, yakni impian menjadi negeri, " ujar Della Gustika, mahasiswi yang kini menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi. Menurutnya dengan perubahan status ini, biaya kuliah dapat lebih murah tentunya dengan fasilitas pendidikan yang lebih terjamin.

Sementara itu, mahasiswi di fakultas yang sama, Juwita mengungkapkan betapa dirinya sekarang merasa puas, "Penantian kami tidak sia-sia, sebab kami sudah tahu kepastiannya, tidak lagi ragu-ragu dan bimbang seolah-olah digantung," aku Juwita. Mahasiswi yang juga anggota paduan suara UBB ini berharap proses penegerian UBB cepat terselesaikan, " (UBB_red) segera dinegerikan, jangan tunggu lama-lama," harapnya.

Apa itu BHP?

BHP adalah badan hukum bagi penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal, yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus otonom, yang berarti mampu mengelola secara mandiri lembaganya serta dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Sedangkan sekolah/madrasah harus dikelola dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah, yang berarti otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan.


Apakah BHP mengarah pada komersialisasi dan privatisasi?

1. UU Sisdiknas menegaskan bahwa BHP berprinsip nirlaba yang berarti semua sisa lebih dari kegiatan yang dilakukan BHP, harus dikembalikan untuk kepentingan pengelolaan satuan pendidikan di dalam BHP.


2. Undang-Undang Dasar 1945 serta UU Sisdiknas menjamin alokasi 20 persen dari APBN dan APBD untuk mendanai pendidikan, sehingga pemerintah tidak lepas tanggungjawab dan akan tetap mendanai penyelenggaraan pendidikan.


3. Pemerintah dan pemerintah daerah menanggung seluruh biaya operasional, investasi, bahkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan BHP yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar. Selain itu, Pemerintah dan pemerintah daerah menanggung sekurang-kurangnya dua pertiga biaya operasional, investasi, beasiswa serta bantuan biaya pendidikan BHP yang menyelenggarakan pendidikan menengah dan tinggi.


4. Peserta didik menanggung paling banyak satu per tiga dari biaya operasional BHP, berdasarkan keadilan proporsional yaitu membayar berdasarkan kemampuan orang tua/diri sendiri/pihak yang membiayainya.


5. BHP wajib menyediakan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi paling sedikit 20% dari jumlah peserta didik di dalam satuan pendidikan yang dikelolanya. Dana untuk beasiswa dan bantuan biaya pendidikan ini ditanggung oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Perjalanan Panjang Penegerian UBB

Semuanya berawal dari bawah. "UBB tahapannya adalah Bottom Up ungkap Rektor. Hal ini jelas berbeda dibanding universitas lainnya dalam mengurus penegerian. Bahkan ada Universitas yang baru selesai melengkapi persyaratan kenegeriannya setelah 3 tahun status negeri berjalan. UBB memulai dari bawah.

Sejumlah point penting dalam upaya menegerikan UBB pun telah dilakukan, tercatat UBB pernah mengagendakan rapat dengan Departemen Pendidikan Nasional pada 25 Juli 2007 lalu. (lihat feature "Kabar Baru Penegerian"_red).

Upaya politis pun telah dilakukan termasuk diantaranya, merangkul dukungan legislatif pusat (DPR dan DPD). Diantaranya dengan diadakannya pertemuan anggota tim penegerian UBB dengan komisi X DPR RI pada 2 Oktober 2007, dilanjutkan dengan kunjungan Komisi X DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bulan berikutnya, yakni 11 November 2007, lalu menghasilkan dukungan politis untuk dijadikannya UBB sebagai Universitas negeri.(lihat feature "Merangkul Senayan_red).

Termasuk juga dukungan politis DPD ke rektorat UBB. Setelah panitia adhock III DPD yang terdiri dari M. Ramli (wakil ketua panitia AD HOC III DPD RI), Drs. H. Rusli Rahman, M.Si, Prof. Moh. Surya, Aida Ismed Abdullah, Sumardi Taher, Pdt. Max Dematow, dan Wahidin Ismail mengadakan kunjungan khusus ke UBB untuk melihat perkembangan penegerian UBB pada 26 Februari 2008.

Termasuk yang paling anyar, peristiwa beramai-ramai ke Mendiknas pada 9 April 2008 lalu, ketika rombongan yang terdiri dari Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi serta seluruh ketua-ketua fraksi, Ketua Komisi D dan para anggotanya, anggota-anggota DPR-RI dan DPD-RI daerah pemilihan Bangka Belitung, Ketua Yayasan Pendidikan Bangka Belitung, Ketua Dewan Pendidikan Bangka Belitung, Kepala-kepala Dinas; dan Rektor Universitas Bangka Belitung yang total berjumlah lebih dari 20 orang mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di ruang kerjanya dalam rangka membahas percepatan penegerian UBB. ( lihat berita "Universitas berkelas dunia"-red).

Rentetan kejadian diatas merupakan muara dari semangat luhur akan penting sebuah pendidikan tinggi di Bangka Belitung. Kemarin adalah penentuannya dari segalanya. Kereta Negeri telah tiba di Stasiun. Menukil kalimat rektor dalam kolomnya, "Inilah Universitasmu yang kamu bangga-banggakan telah tiba di stasiun. Sambutlah dia. Anda tidak sedang bermimpi, ini kenyataan. Gosok matamu, cubit lenganmu. Kereta telah tiba. Mari kita naik ke dalamnya dan mari kita pacu dengan lebih cepat dan terarah menuju cita-cita, visi abadi kita Unggul Membangun Peradaban!...". Iksan/UP/BP/ wikipedia/Dikti/ubb.ac.id.

---

Written and Photographed By : Iksander UBB Press

---