Pilih Bahasa

+62 (0717) 422145 Senin–Jumat: 07.30–16.00 WIB

UBB On The Road

Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Pantai dan Masyarakat Terdampak Limbah Tambak Udang

8 Agustus 2024 ± 3 menit baca

UBB-- Kerusakan lingkungan pada kawasan pantai menjadi salah satu isu yang kerap menimbulkan polemik. Salah satu penyebab utamanya adalah usaha tambak udang yang menggunakan air laut sebagai media budidaya serta tempat pembuangan air hasil panen. Air hasil panen ini mengandung sisa pakan dengan zat kimianya, kotoran udang, hingga bangkai udang yang gagal panen. Jika pembuangan air ini tidak dikelola dengan benar, maka potensi kerusakan lingkungan akan semakin besar.

Kerusakan lingkungan ini berdampak pada degradasi ekosistem pantai dan merugikan masyarakat sekitar. Padahal, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan agar setiap usaha dijalankan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Menyadari pentingnya hal ini, Tim Riset Mahasiswa Hukum Universitas Bangka Belitung melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mengangkat tema "Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Pantai dan Masyarakat Sekitar yang Terdampak Limbah Tambak Udang di Pantai Beting Desa Bintet Kabupaten Bangka".

Tim ini terdiri dari Della Puspitasari sebagai Ketua serta Miftahul Jannah dan Liana Sari sebagai Anggota, didampingi oleh Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.H sebagai Dosen Fasilitator. Penelitian ini akan berlangsung selama empat bulan dengan konversi 20 SKS.

Pada Kamis, 11 Juli 2024 lalu, tim telah melakukan observasi dan wawancara di Desa Bintet, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kawasan yang terdampak limbah tambak udang, khususnya muara sungai yang mengalir ke laut Pantai Beting. Wawancara dilakukan bersama masyarakat setempat, yaitu Bapak Usman, seorang nelayan yang sering menjala di sekitar Pantai Beting, dan Ibu Retni, Sekretaris Desa Bintet.

Menurut Ibu Retni, dalam beberapa tahun terakhir sudah terdapat enam tambak yang beroperasi di sekitar Pantai Beting Desa Bintet. Tambak-tambak ini telah menyerap sekitar 30% tenaga kerja lokal. “Untuk pembuangan limbah, dilakukan dengan menggunakan mobil truk dari masing-masing perusahaan tambak,” ujar Ibu Retni.

Namun, Bapak Usman memberikan keterangan yang berbeda. Ia menyatakan bahwa tambak-tambak tersebut tidak menggunakan tenaga kerja lokal. “Pembuangan limbah hasil panen dan penggantian air budidaya tambak dilakukan dengan cara membuangnya ke muara sungai yang langsung mengalir ke laut. Ini menyebabkan rusaknya ekosistem laut dan sebagian besar nelayan kehilangan akses untuk mencari ikan. Limbah tambak juga menimbulkan pencemaran udara berupa bau busuk yang mengganggu aktivitas sosial warga sekitar,” jelas Bapak Usman.

Keluhan warga akibat aktivitas tambak udang ini telah disampaikan ke kantor desa setempat, namun belum ada tindak lanjut dari pihak desa. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 60 ayat (1) UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjamin hak masyarakat sekitar untuk mengelola sumber daya pesisir serta mendapat manfaat dari pemanfaatan wilayah pesisir. Perusahaan tambak udang seharusnya dapat menyerap tenaga kerja lokal untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar atau setidaknya memberi ganti kerugian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mengatasi permasalahan limbah tambak udang serta melindungi lingkungan pantai dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dapat benar-benar diterapkan sesuai dengan amanat UUD 1945. (Tim Riset)

Bagikan informasi WhatsApp