Berita Kampus
UBB Gelar Kuliah Umum tentang Perlindungan Data Pribadi, Hadirkan JAMDATUN R. Narendra Jatna

Bangka, UBB -- Universitas Bangka Belitung (UBB) menyelenggarakan Kuliah Umum bertema “Data Pribadi di Era Digitalisasi: Sengketa Informasi, Perlindungan, dan Penegakan Hukum” pada Kamis (12/2/2026) di Ruang Balai Betason, Gedung Laboratorium Kesehatan Terpadu UBB.
Kegiatan ini menghadirkan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Prof. (H.C.) Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M., sebagai narasumber utama. Turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Sila Haholongan, S.H., M.Hum., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Yuliana Sagala, S.H., M.H., serta jajaran Kejaksaan Negeri se-Wilayah Bangka Belitung.
.jpeg)
Kuliah umum dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UBB, Prof. Dr. Devi Valeriani, M.Si. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya literasi hukum dan kesadaran perlindungan data pribadi di kalangan sivitas akademika, khususnya di tengah pesatnya transformasi digital.
.jpeg)
.jpeg)

“Silahkan kepada para mahasiswa untuk aktif bertanya selama kuliah umum berlangsung,” ujarnya dalam sambutan kepada 350 mahasiswa yang diundang yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
.jpeg)
Dalam paparannya, Prof. Narendra Jatna menekankan bahwa perlindungan data pribadi bukan sekadar isu teknis, melainkan hak konstitusional yang berakar pada prinsip hak asasi manusia. Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah menggeser makna privasi dari ruang fisik ke ruang digital, di mana identitas, perilaku, hingga preferensi individu terekam dan diproses secara sistematis.
Beliau menguraikan urgensi penguatan tata kelola data pribadi, terutama pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam memastikan adanya kepastian hukum, perlindungan hak subjek data, serta kewajiban yang jelas bagi pengendali dan pemroses data.
“Perlindungan data pribadi adalah pondasi kepercayaan dalam ekosistem ekonomi digital. Tanpa kepercayaan, transformasi digital tidak akan berjalan optimal,” tegasnya.
.jpeg)
Lebih lanjut, Prof. Narendra menjelaskan bahwa negara memiliki tiga kewajiban utama dalam kerangka hak asasi manusia, yaitu menghormati (respect), melindungi (protect), dan memenuhi (fulfill) hak warga negara atas perlindungan data pribadi.
.jpeg)

Dalam konteks tersebut, peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) menjadi strategis, baik dalam memberikan pendapat hukum kepada kementerian/lembaga dan BUMN, memperkuat klausul perlindungan data dalam kontrak pengadaan, maupun melakukan langkah litigasi apabila terjadi kerugian negara atau publik akibat pelanggaran data.
Beliau juga menyoroti risiko di era digital, seperti kebocoran data massal, diskriminasi algoritmik, serta manipulasi perilaku berbasis profiling, yang menuntut tata kelola berbasis prinsip privacy governance dan akuntabilitas yang terukur.
Kegiatan kuliah umum ini mendapat antusiasme tinggi dari mahasiswa dan dosen UBB. Diskusi interaktif yang dipandu oleh Prof. Dr. Dwi Haryadi sebagai moderator berlangsung dinamis, dengan berbagai pertanyaan seputar implementasi UU PDP, sengketa informasi, serta mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran data.
Melalui kegiatan ini, UBB menegaskan komitmennya sebagai Kampus Peradaban dalam mendorong penguatan literasi hukum digital, sekaligus membangun sinergi strategis dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
Diharapkan ke depannya kolaborasi antara dunia akademik dan aparat penegak hukum dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan tata kelola data pribadi yang akuntabel, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara di era ekonomi digital. (Humas UBB)