UBB Perspective
Universitas Bangka Belitung
Artikel UBB
Universitas Bangka Belitung's Article
12 September 2011 | 15:09:41 WIB
Kepercayaan Publik Rendah
Ditulis Oleh : Sarpin S.Sos MPA
Pemerintah sebagai pengatur regulasi mestinya memberikan jalan keluar dari persoalan ini. Persoalan yang terjadi karena kebijakan yang dibuat ternyata tidak sependapat dengan yang diinginkan rakyatnya.
Kejadian di Desa Cupat dan Teluk Limau, dengan kehadiran kapal isap yang menurut warga setempat tak banyak menguntungkan, namun ternyata memberikan kerugian yang nyata untuk masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya bermata pencaharian nelayan seakan dipaksa untuk alih profesi ikut menambang juga.
Catatan saya, penolakan penambangan lepas pantai di wilayah tersebut memang sudah lama terjadi. Tidak hanya peristiwa beberapa hari ini, namun jauh dimasa sebelum kapal isap.
Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa situasi ini timbul. Bahwa pada instrument sosialisasi kebijakan tersebut ternyata tidak mengena kepada masyarakat. Bisa saja, ternyata sosialisasi yang dimaksud tidak sampai ke masyarakat sehingga kebijakan yang diambil ternyata tidak mengakomodir keinginan masyarakat sebenarnya.
Kalau pemerintah berdalih bisa mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari kebijakan tersebut, tidak demikian dengan masyarakat. Kebijakan ini ternyata justru mengganggu masyarakat.
Logikanya, mereka yang notabene masyarakat Button Wakatobi sejak datang ke Bangka merupakan nelayan. Nah justru ketika terjadi reaksinya penolakan karena berbicara dampak dari penambangan sangatlah buruk.
Warga sudah mengutarakan penolakan terhadap hal tersebut. namun kebijakan kepada daerah ternyata tidak memberikan solusi yang menurut mereka mesti diambil sebuah kebijakan untuk menghentikan penambangan menggunakan kapal isap di perairan mereka.
Logika saja, masyarakat yang kesehariannya adalah nelayan, dan memperoleh fakta kalau mata pencaharian mereka terganggu, tentunya akan memberikan reaksi. Sebagian besar mereka adalah nelayan bubu dengan jangkauan melaut yang tidak jauh.
Reaksi kekecewaan karena tak ada ketidakpuasan itulah yang kemudian menyulut aksi warga setempat. Wajib bagi pemerintah menormalkan kembali situasi. Makanya ketika melihat konflik tersebut, pemerintah sebenarnya harus tanggap. Bagaimana menjelaskan persoalan ini, dan mengambil kebijakan yang sama-sama menguntungkan.
Pihak perusahaan yang tentunya berlindung dengan aturan yang menurut mereka terpenuhi, sementara rakyat menuntut keinginannya. Aparat keamanan harus bijak, karena rakyat tidak salah.
New Analysis Bangka Pos, 9 September 2011
Ditulis Oleh : Sarpin S.Sos MPA
Ketua Jurusan Sosiologi UBB
UBB Perspectives
Carbon Offset : Blue Ocean dan Carbon Credit
Hari Lingkungan Hidup: Akankah Lingkungan “Bisa” Hidup Kembali?
FAKTOR POLA ASUH DALAM TUMBUH KEMBANG ANAK
MEMANFAATKAN POTENSI NUKLIR THORIUM DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : PELUANG DAN DAMPAK LINGKUNGAN
Pengaruh Sifat Fisika, Kimia Tambang Timah Terhadap Tingkat Kesuburan Tanah di Bangka Belitung
Akuntan dan Jurnalis: Berkolaborasi Dalam Optimalisasi Transparan dan Pertanggungjawaban
Sustainable Tourism Wisata Danau Pading Untuk Generasi Z dan Alpa
Perlunya Revitalisasi Budaya Lokal Nganggung di Bangka Belitung
Semangat PANDAWARA Group: Dari Sungai Kotor hingga Eksis di Media Sosial
Pengaruh Pembangunan Produksi Nuklir pada Wilayah Beriklim Panas
Pendidikan dan Literasi: Mulailah Merubah Dunia Dari Tindakan Sederhana
Mengapa APK Perguruan Tinggi di Babel Rendah ?
Dekonstruksi Cara Pikir Oposisi Biner: Mengapa Perlu?
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN ASAS GOOD GOVERNANCE
UMP Bangka Belitung Naik, Payung Hukum Kesejahteraan Pekerja atau Fatamorgana Belaka?
Peran Generasi Z di Pemilu 2024
Pemilu Serentak 2024 : Ajang Selebrasi Demokrasi Calon Insan Berdasi
Menelusuri Krisis Literasi Paradigma dan Problematik di Bumi Bangka Belitung
Jasa Sewa Pacar: Betulkah Menjadi sebuah Solusi?
Peran Sosial dan Politis Dukun Kampong
Mahasiswa dan Masalah Kesehatan Mental
Analogue Switch-off era baru Industri pertelevisian Indonesia
Di Era Society 50 Mahasiswa Perlu Kompetensi SUYAK
HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, sudah merdekakah kita?
Pemblokiran PSE, Pembatasan Kebebasan Berinternet?
Pentingnya Pemahaman Moderasi Beragama Pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum
SOCIAL MAPPING SEBAGAI SOLUSI TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM
Bisnis Digital dan Transformasi Ekonomi
Masyarakat Tontonan dan Risiko Jenis Baru
Penelitian MBKM Mahasiswa Biologi
PEREMPUAN DI SEKTOR PERTAMBANGAN TIMAH (Refleksi atas Peringatan Hari Kartini 21 April 2022)
Kiat-kiat Menjadi “Warga Negara Digital” yang Baik di Bulan Ramadhan
PERANG RUSIA VS UKRAINA, NETIZEN INDONESIA HARUS BIJAKSANA
Kunci Utama Memutus Mata Rantai Korupsi
Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan
SI VIS PACEM PARABELLUM, INDONESIA SUDAH SIAP ATAU BELUM?
KONKRETISASI BELA NEGARA SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF MENGHADAPI PERANG DUNIA
Memaknai Sikap OPOSISI ORMAWA terhadap Birokrasi Kampus
Timah, Kebimbangan yang Tak akan Usai
Paradigma yang Salah tentang IPK dan Keaktifan Berorganisasi
Hybrid Learning dan Skenario Terbaik
NEGARA HARUS HADIR DALAM PERLINDUNGAN EKOLOGI LINGKUNGAN
Mental, Moral dan Intelektual: Menakar Muatan Visi UBB dalam Perspektif Filsafat Pierre Bourdieu
PEMBELAJARAN TATAP MUKA DAN KESIAPAN
Edukasi Kepemimpinan Milenial versus Disintegrasi
Membangun Kepemimpinan Pendidikan di Bangka Belitung Berbasis 9 Elemen Kewarganegaraan Digital
Menuju Kampus Cerdas, Ini yang Perlu Disiapkan UBB
TI RAJUK SIJUK, DIANTARA KESEMPATAN YANG TERSEDIA
Mengimajinasikan Dunia Setelah Pandemi Usai
ILLEGAL MINING TIMAH (DARI HULU SAMPAI HILIR)
PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit
NETRALITAS DAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU
Siapa Penjarah dan Perampok Timah ???
Menjaga Idealisme dan Kemandirian Pers
POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN
Penelitian Rumpon Cumi Berhasil di Perairan Tuing, Pulau Bangka
Gratifikasi, Hati-Hatilah Menerima Sesuatu
Perairan Tuing, Benteng Sumberdaya Perikanan Laut di Kabupaten Bangka