Illegal mining hanyalah istilah lain dari pertambangan ilegal, pertambangan tanpa izin (PETI), pertambangan liar, tindak pidana pertambangan, dan lain-lain. Singkatnya semua aktivitas pertambangan yang tidak taat hukum dapat dikategorikan sebagai illegal mining. Jadi legal dan ilegal tidak hanya dikategorikan pada ada tidak adanya izin, karena yang berizin pun berpotensi melakukan illegal mining dalam bentuk lain yang dikriminalisasi dalam UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Tidak pula hanya terbatas pada pelanggaran regulasi Peraturan pertambangan saja dikatakan illegal mining, tetapi juga pelanggaran terhadap regulasi lain yang terkait pertambangan, seperti regulasi kehutanan dan lingkungan hidup. Pertambangan yang melakukan aktivitasnya di areal hutan larangan, seperti hutan lindung atau aktivitasnya merusak lingkungan juga merupakan illegal mining. Dalam Petunjuk Lapangan (Juklap) penanganan tindak pidana pertambangan (illegal mining) POLRI bahkan disebutkan bahwa illegal mining meliputi pula pelanggaran terhadap UU Perkebunan, UU Sumber Daya Air, UU Minyak dan Gas dan UU Penataan Ruang.

Jenis & Sanksinya

Berdasarkan berbagai regulasi di atas, baik UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara maupun UU lain yang terkait, jenis-jenis illegal mining dapat dikategorikan dalam 7 (tujuh) kelompok. Pertama, melakukan usaha pertambangan tanpa izin (PETI). Ancaman sanksi pidananya sangat berat, yakni penjara paling lama 10 tahun dan denda 10 milyar. Kedua, memberikan laporan palsu usaha pertambangan. Misalnya PT. A pemegang IUP menghasilkan timah 1000 MT, tetapi yang dilaporkan hanya 500 MT. Ancaman sanksi pidananya sama beratnya dengan PETI yang pertama tadi.

Ketiga, melakukan eksplorasi tanpa izin dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda maksimal 200 juta. Kemudian pemilik IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi diancam penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 10 milyar. Keempat, kegiatan menampung, memanfaatkan, mengolah, pemurnian, pengangkutan, penjualan yang bukan dari pemegang IUP/IUPK diancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan dengan denda maksimal 10 milyar. Jenis kejahatan ini berpotensi terjadinya mining laundering. Kelima, upaya merintangi/mengganggu kegiatan usaha pertambangan berizin juga dapat diancam dengan pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda maksimal 100 juta. Keenam, penyalahgunaan kewenangan pejabat pemberi izin, yang ancamannya maksimal 2 tahun penjara dan denda 200 juta. Terakhir, setiap usaha pertambangan yang melanggar perundang-undangan lain, seperti UU Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perkebunan, dan lain-lain yang sanksinya diancam dalam ketentuan pidananya.

Illegal mining Di Babel

Illegal mining tentu bukan hal baru lagi di Bangka Belitung, khususnya dalam pertambangan timah. Penambangan dilakukan di darat, di sungai maupun di laut. Ada yang dikawasan hutan lindung sampai daerah pemukiman penduduk dan fasilitas publik. Tambang Inkonvensional (TI) bahkan menambang di kawasan kompleks kantor Gubernur Babel dan sekitar Bandara Depati Amir. Berijinkah, tentu yang dominan adalah yang tidak berijin. Ketika tidak berijin, maka TI-TI ini menambang dimana saja. Tidak dibatasi pada daerah yang boleh dan tidak boleh, masuk zona pariwisata, tangkapan nelayan dan terumbu karang atau tidak. Menambang sporadis dan berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain dan lalu pergi meninggalkan kolong-kolong tanpa melakukan reklamasi. Datang, gali dan pergi, tiga kata yang menjadi karakter pertambangan kita.

Dalam pemberitaan media massa, penegakan hukum illegal mining yang sampai kemeja hijau mayoritas didominasi oleh penambang-penambang kecil yang dijerat dengan pasal penambangan tanpa izin dan para penampung dan pengangkut timah ilegal. Sanksinya pun dalam hitungan bulan dan denda ratusan ribu rupiah, jauh dari ancaman berat sesuai UU. Wajar, karena mereka hanyalah pekerja dan tertangkap dengan beberapa kilo timah saja.

Belum ada sepertinya aktor-aktor intelektual yang menampung timah-timah ilegal ratusan kilo yang kemudian dijatuhi sanksi maksimal. Pelakunya juga umumnya perorangan atau beberapa orang penambang dan belum pernah korporasi/perusahaan. Mudah-mudahan ini karena korporasi-korporasi pertambangan disini, baik plat merah maupun swasta memang melakukan penambangan yang baik dan benar, taat hukum dan berwawasan lingkungan sebagaimana amanah UU. Masyarakat tentunya dapat melakukan penilaian terhadap hal ini, benar atau tidak?

Kemudian terkait penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin juga belum pernah terdengar. Apakah betul semua ijin tambang diberikan sesuai prosedur yang berlaku, tanpa embel-embel yang lain. Dalam wilayah perijinan, tidak hanya dalam bidang pertambangan sebenarnya, praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan dan peluang korupsi melalui gratifikasi/penyuapan potensinya begitu besar. Oleh karenanya KPK beberapa waktu terakhir ini menfokuskan pula pemberantasan korupsi dibidang pertambangan. Semoga upaya KPK ini serius dan tidak stop menjadi wacana saja, sehingga mampu membongkar praktek-praktek korupsi yang ada dibalik pertambangan di Indonesia, termasuk di Bangka Belitung.

Terakhir, penting kiranya untuk penegak hukum juga melihat illegal mining tidak sebatas pelanggaran UU Minerba, tetapi juga UU yang lain, seperti lingkungan hidup. Sehingga penanggulangan illegal mining terintegrasi pula dalam penegakan hukum lingkungan guna perbaikan kerusakan lingkungan yang terjadi. Kitalah yang menentukan, timah sebagai Berkah atau Tulah ???

Opini Bangkapos 6 Maret 2014

---

Penulis : Dwi Haryadi
Dosen FH UBB dan Aktif di Ilalang Institute

---

---