Maraknya perbincangan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) dalam kampus yang memposisikan diri sebagai oposisi birokrasi kampus, membuat penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh. 

Anggapan yang masih kerap berkembang, bahwa pegiat ORMAWA yang kritis (baik secara personal maupun kelembagaan) harus cenderung oposisi terhadap kebijakan birokrasi kampus. Benarkah begitu?

Jika ditinjau dari segi bahasa, oposisi berasal dari bahasa Latin, yakni opponere, yang memang berarti menentang, menolak, melawan. Pertanyaan berikutnya, apakah ORMAWA harus aktif menentang, menolak, dan melawan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pihak kampus? Penulis kira pemaknaan oposisi seperti itu perlu ditelaah, koreksi dan bahkan didekonstruksi. Apalagi  pemaknaan yang demikian itu kerap ditanamkan layaknya paku bumi kepada calon penerus dalam kepengurusan organisasi mahasiswa selanjutnya. 

Hemat penulis, tujuan organisasi kemahasiswaan dalam kampus harus cenderung selaras dengan tujuan kampus. Tujuan tersebut haruslah bertitik dan berfokus pada kemajuan nama almamater. Oposisi bukanlah hubungan yang selalu kontradiktif, melainkan hubungan prosedural yang saling melengkapi. 

Konsep oposisipun sangatlah beragam, mulai dari oposisi seremonial, oposisi destruktif oportunis, oposisi fundamental ideologis, hingga oposisi konstruktif demokratis. Tentu saja kehadiran dan partisipasi ORMAWA bukan sekadar formalitas saja, apalagi menginginkan kejatuhan penguasa birokrasi kampus untuk digantikan dengan penguasa yang lain, dari golongan mahasiswa misalnya (seperti partai politik). Bukan pula segala kebijakan yang dibuat oleh pihak kampus akan selalu dikritik dan dicari kesalahannya. Namun, partisipasi ORMAWA untuk mengkritik kampus akan hadir apabila kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan dinilai kurang tepat dengan langkah tanggap berupa implementasi dalam bentuk nyata untuk kebaikan dan kemajuan bersama.

Terkait persoalan ini, hal lain yang perlu dicatat, dalam dunia kampus— antara organisasi kemahasiswaan dan birokrasi kampus bukanlah seperti partai politik, di mana ada partai oposisi dan partai yang sedang berkuasa, yang seolah-olah mahasiswa bisa menggantikan posisi birokrasi kampus dalam komposisi struktural, jika pihak oposisi menang. 

Oposisi dalam dunia kampus menunjukkan adanya pertentangan antara dua unsur kebijakan untuk memperlihatkan perbedaan arti atau jalan yang diambil, dengan tetap memegang prinsip di ‘kepala’ bahwa tujuan organisasi kemahasiswaan dalam kampus dan birokrasi kampus haruslah satu garis lurus, yaitu untuk kebaikan dan kemajuan kehidupan kampus.

Mahasiswa (konteks individu) atau ORMAWA (konteks kelompok) yang tidak suka dengan kebijakan kampus harus mampu membuat lawan atau saingan kebijakan tersebut dengan tetap memerhatikan tujuannya seperti yang sudah penulis sebutkan tadi, yaitu kebaikan dan kemajuan kehidupan kampus.

Salah satu contoh kasus, yakni kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Rektor No 02 Tahun 2019 tentang Kemahasiswaan, spesifiknya pada bagian kelima yaitu: ketentuan kepengurusan dan keanggotaan ORMAWA. Mayoritas pegiat ORMAWA beranggapan dan sepakat, bahwa buah dari peraturan tersebut akan mematikan demokrasi mahasiswa dengan memunculkan ambang batas calon pimpinan ORMAWA, layaknya presidential threshold yang menjadi syarat bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden di pemilihan umum (pemilu) organisasi mahasiswa.

Pada kenyataannya, tidaklah sesederhana anggapan tersebut. Hemat penulis, tujuan pihak kampus mengeluarkan kebijakan tersebut yaitu untuk kemajuan bersama dengan menciptakan lulusan terbaik bagi organisatoris, dengan cara lulus tepat waktu, sehingga kemudian salah satu implikasi positifnya adalah untuk akreditasi kampus. 

Bukankah jika kampus memiliki akreditasi yang bagus, pihak yang akan merasakannya juga  tidak lain adalah mahasiswa (dalam hal ini termasuk para pegiat ORMAWA)? Di sisi lain, kebijakan tersebut dikeluarkan atas dasar banyaknya pimpinan ORMAWA yang sudah di fase ujung semester, namun melupakan tanggungjawabnya sendiri sebagai penyandang gelar mahasiswa. Jika dari awal banyak pimpinan ORMAWA yang lulus tepat waktu, mungkin kebijakan tersebut tidak akan ada saat ini. Namun kenyataannya tidak demikian.  Banyak pimpinan ORMAWA yang berasal dari hasil gagal move on terhadap organisasi kampus yang menghambat kemajuan kampus itu sendiri.

Berhubung kebijakan sudah ada, namun kaum yang menyatakan diri sebagai oposisi tidak begitu suka dengan kebijakan tersebut. Maka kaum oposisi harus mampu merumuskan atau menyodorkan draft kebijakan alternatif yang lebih rasional dan implementatif sebagai pengganti kebijakan tersebut. Dengan begitu, setidaknya kita sebagai pegiat ORMAWA yang kerap memposisikan diri sebagai opisisi telah menunjukkan alternatif konkret dari  sesuatu yang kita anggap problematis.